Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.676 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M.KOMINFO/7/2005 Tahun 2005

Penghematan Energi Di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 26/P/M.KOMINFO/12/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M.KOMINFO/7/2005 tentang Penghematan Energi di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Mencabut :

Permenkominfo No. 11/P/M.KOMINFO/7/2005 Tahun 2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran Di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional

Download :
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 58/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 69 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 87/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 61/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 85 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 19/M-DAG/PER/2/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengelolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 94/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/2/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 05/M-DAG/PER/1/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 22/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 15 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/9/2012 Tahun 2012

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/8/2012

Download :
Permendag Nomor 61 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 51/M-DAG/PER/8/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 29/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 43 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 1A Tahun 2015

Mekanisme Pembiayaan Dan Alur Pengembalian Biaya Penangkaran Benih Padi Sawah

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup Konawe No.01.A Tahun 2015.pdf

Abstrak

MEKANISME PEMBIAYAAN DAN ALUR PENGEMBALIAN BIAYA PENANGKARAN BENIH PADI SAWAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1A, BD.2015 / NO.1A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembiayaan Dan Alur Pengembalian Biaya Penangkaran Benih Padi Sawah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sesual karakteristik dan potensi kabupaten konawe sebagr. daerah penghasil beras maka perlu dilakukan penangkaran benih padi sawah untuk menjamin ketersediaan benih bagi petani; b. bahwa penangkaran benih padi sawah dibiayai dari dana APBD Kabupaten konawe, sehingga perlu diatur mekanisme pembiayaan dan alur pengembalian biaya penangkaran benih padi sawah ke kas daerah,; c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe tentang mekanisme pembiayaan dan alur pengembalian biaya penangkaran benih padi sawah.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor, 94 Tambahan Lembarab Negara Republik Indoneisa Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Penangkaran Benih Bina; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47 ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV SUMBER DANA BAB V MEKANIS PEMBIAYAAN BAB VI ALUR PENGEMBALIAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BAB VII KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.