Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.131 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Download file:

Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi

Download file:

Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BIG No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar
Peraturan BIG No. 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Download file:

Peraturan BIG Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tunjangan Kinerja

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Hari dan Jam Kerja

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Download file:

Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 14 Tahun 2017.pdf

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan Ombudsman Nomor 57 Tahun 2023.pdf

perubahan peraturan - insentif asisten - ombudsman ri

2023

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 57, BN 2023 (933): 9 hlm: jdih.ombudsman.go.id

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRAK:

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia perlu adanya penyesuaian mengenai mekanisme dan besaran pemotongan insentif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2011; PP Nomor 64 Tahun 2012; PP Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Ombudsman RI Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Ombudsman RI Nomor 35 Tahun 2018; dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9; lampiran hlm 10 sd 11)

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Ombudsman RI No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Ombudsman Nomor 50 Tahun 2021.pdf

ombudsman ri - insentif asisten ombudsman ri

2021

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 50, BN 2021 NO ; 69; PERATURAN GO.ID; 4 HLM

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 50 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI terkait dengan penetapan pemberian insentif kerja Asisten Ombudsman RI; b) bahwa Peraturan Ombudsman No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman RI sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi Asisten Ombudsman, sehingga perlu diubah; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 50 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ombudsman No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman No. 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman; Peraturan Ombudsman No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia; Peraturan Ombudsman No. 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI.
Peraturan Ombudsman No. 50 Tahun 2021 dibentuk untuk mengubah Peraturan Ombudsman No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman RI sebab sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi Asisten Ombudsman. Pasal I Peraturan Ombudsman No. 50 Tahun 2021 menjelaskan mengenai perubahan Pasal 32 Peraturan Ombudsman No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman RI, dinyatakan dalam Pasal I peraturan a quo bahwa ketentuan pemberian insentif kerja bagi asisten yang ditempatkan di pusat dan perwakilan ditetapkan oleh Ketua Ombudsman dan dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekjen dan Kepala Perwakilan Ombudsman.

CATATAN:

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.