Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 139 avat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah
kabupalcn/ kota wajib menjamin tersedianya angkutan
urnum untuk orang dan/atau barang dalarn
wilayahnya;
b. ba.hwa Kota Semarang sudah mcmiliki layanan Dus
Rapid Trurrait (ORT) Trans Semarang yang bcrbcntuk.
Badan Layarian Umurn Daerah;
c, bahwa herdasarkan ketentuan Pasal 58 Perat urrm
Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri No111or 61 Tahun
2007 tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah, tarip layanan Badan Layanan
Urnurn Daerah ditetapkan dengan Pcraturan Kepala
Daerah dengan mcmpcrtirnbangkun kontirruitas dan
pengernbangan layanan, daya beli masyarakat, azas
kcadilan dan kepatutan.dan kompetisi yang sehat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu mernbentuk Peraturan
Walikota Semarang tcntang Tarip Bus Rapid Transit
(BRT) Trans Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,UU Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976, Peraturan Pcmcrintah Nomor 50 tuhun 1992, PP Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Thaun 2007, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Perwali Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Walikota Semarang Nornor 12 Tahun 2010, Pernturan Walikot.a Semarang Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan Wali'kotfl Semarang Nomor 551.2/ 147
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif, sistem e-ticketing dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menertibkan antrian kendaraan pengantri BBM bersubsidi yang berakibat merusak konstruksi jalan dan trotoar serta mengganggu arus lalu lintas dalam wilayah Kota Pontianak, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Permenhub No. KM 14 Tahun 2006, Permenhub No. KM 60 Tahun 2006, Permenhub No. KM 14 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 67 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 4 Tahun 1994, Kepmenhub No. 31 Tahun 1995, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kota Pontianak serta menyesuaikan kondisi dan kemampuan jalan dan jembatan, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Permenhub No. KM 14 Tahun 2006, Permenhub No. KM 60 Tahun 2006, Permenhub No. KM 14 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993, Kepmenhub No. 67 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 4 Tahun 1994, Kepmenhub No. 31 Tahun 1995, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999, Surat Edaran Jendral Perhubungan Darat No. SE.02/AJ.108/DRJD/2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Da Ruang Lingkup, Jenis Kendaraan, Pengoperasian, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
14 halaman, 3 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan jasa angkutan agar lebih menjamin kesinambungan jasa angkutan penumpang umum dan barang perlu menyempurnakan kembali penetapan tarif jasa angkutan dimaksud dengan menitik beratkan atas kepentingan dan kemampuan masyarakat;
bahwa dengan diberlakukan kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas langsung pada sektor perhubungan khususnya terhadap pelayanan jasa transportasi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Besaran Tarif Angkutan Umum 7 Barang; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
2 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil Untuk Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap
kapal dengan tonnage kotor kurang dari 7 Gross Tonnage
(< GT.7) yang berlayar dan beroperasi diperairan laut,
perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal
berupa pas kecil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204), Pas Kecil
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil
Untuk Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ketentuan pas kecil, tata cara penerbitan, masa berlaku pas kecil, penggantian pas kecil, tanda pas kecil, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:
Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tanggal 22 Juni 2013 yang akan berdampak terhadap jasa transportasi pelayanan angkutan umum di Kota Palembang, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot Palembang, YLKI Sumsel, Dirlantas Polda Sumsel, Polresta Palembang, Dishubkomonfo Prov. Sumsel, Dishub Kota Palembang, Perwakilan BEM UnPGRI Palembang, Perwakilan BEM Unbidar Palembang, Perwakilan Sopir, Perwakilan Pengusaha Angkutan Kota dan Anggota SPAU pada tanggal 24 Juni 2013, maka perlu meninjau kembali Perwali No. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, untuk disesuaikan dengan harga BBM dimaksud. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 20011; Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tarif, sanksi administrasi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2013.
Mencabut Perwali No. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
