Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga Dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Bina Marga dan Permukiman, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2006
Tentang Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan
Dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
A. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2006 Tentang Retribusi Pemakaian Asrama Badan
Pendidikan Dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah Telah
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2006 Nomor 4, Maka Guna Mendukung
Kelancaran Pelaksanaannya Perlu Mengatur Petunjuk
Pelaksanaannya;
B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam
Huruf A, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang
Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan Dan Latihan
Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun
2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2006.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PENGELOLAAN ASRAMA I, ASRAMA II DAN AULA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN;
BAB III : SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA;
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2006.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Permintaan, Pembayaran, Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Atas Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap Yang Membebani Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa Pembayaran yang membebani Anggaran Daerah atas beban APBD Provinsi Kalimantan Barat pada hakekatnya terdiri dari pengeluaran Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Keppres No.80 Tahun 2003, Kepmenda No.29 Tahun 2002, PP No.6 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Umum, Permintaan Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap, Pembayaran Atas SPP Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap, Penerbitan SPM Beban Tetap dan Beban Pengisian Kas, Pengeluaran Uang Daerah, Penggunaan Beban Pengisian Kas, Surat Pertanggungjawaban Atas Beban Pengisian Kas, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2006.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan pengairan perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
Bahwa Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Perhitungan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2005, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2005.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2005.
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2005 Terdiri Atas : 1. Pendapatan; 2.Belanja; 3. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat