Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 108, BD.2022/NO.108 LL KOTA PONTIANAK: 189 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Penyusunan APBD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
5 Halaman dan 184 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati”;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Disnaker Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 33 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas ketenagakerjaan kabupaten bandung
40 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa pedoman tata naskah dinas elektronik
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Nasakah
Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor;
. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan
tata naskah dinas elektronik dan dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi,
maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
11 Tahun 2018, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2020 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
mengubah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019
mengatur mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
pembangunan desa serta untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di
Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Ka bu paten Temanggung dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Temanggung 2013-2018 yaitu mewujudkan desa
yang Mandiri dan Sejahtera diperlukan sinergitas
program antar Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Meknisme Pelaksanaan
Program Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturarr Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transkigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, sasaran, strategi dan pendekatan, indikator keberhasilan dan kriteria penetapan lokasi sasaran, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan ASB
Bab III ASB
Bab IV Pemanfaatan ASB
Bab V Tata Cara Perubahan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2017/No. 109 Seri E Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Retribusi Tempat Khrusus Parkir
sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011,
merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah
yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan
Asli Daerah;
b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi
dan akuntabilitas pemungutan Retribusi Tempat
Khusus Parkir khususnya yang berlokasi di Pasar
Kutoarjo perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat
Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 20055 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempa.t Parkir
Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Kutoarjo, dipungut Retribusi
Daerah Kabupaten
Tata cara
sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Puvorejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien
dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan
kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu diatur
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap; bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
bahwa sehubungan dengan adanya dinamika dan
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi terkait dengan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi
ABSTRAK:
a. bahwa menimbang bahwa dalam rangka membantu masyarakat terdampak inflasi di Kabupaten Konawe Selatan, perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah pemberian modal kepada pelaku usaha Ultra Mikro;
b. bahwa menimbang bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan bantuan modal non tunai bagi masyarakat terdampak inflasi, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
c. bahwa menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi;
bahwa
dalam rangka
membantu
masyarakat
terdampak
inflasi di Kabupaten
Konawe
Selatan,
perlu
mengambil
kebijakan
dan langkah-langkah
pemberikan
modal kepada
pelaku
usaha
Ultra
Mikro;
bahwa untuk kelancaran
dan ketertiban
pelaksanaan
bantuan modal non
tunai bagi masyarakat
terdampak
inflasi,
perlu
mengatur
petunjuk
teknis
pelaksanaannya;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam_
huruf
a dan
huruf
b,
perlu
mentapkan
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non T\rnai
bagi
Pelaku
Usaha Ultra
Mikro Terdampak Inflasi; Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil
dan
Menengah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
93
Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol1 tentang
Pembentukan
Peraturan Perudang-Undangan
(l,embaran
Negera
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan l,embaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintaha
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015
Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679);
Undang-undang
Nomor
11 Tahun
2020 tentang
Cipta
Keq'a
(kmbaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2O2O
Nomor 245,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang
Nomor I
Tahun 2022
tentang
Hubungan
Keuangan antara
Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor
6757);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019
tentang
Pengelolah Keuangan
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6322);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 7
Tahun 2O2l
teri.ang
Kemudahan
Perlindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi
dan
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(tembaran
Nagara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor
17
Tambahan
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O2l
Nomor
6619);
11. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2015 Nomor
2036)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor l2O
Tahun
2018 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 Pembentukan Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018
Nomor 157);
12. Instruksi Presiden
Melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134 Tahun
2022 tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka
Penanganan Dampak Inflasi
di Daerah;
13. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 1 Tahun
2022 tentang
Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022 Nomor 1); Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor 1);
14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2021
tentang Pokok-Pokok
pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2021
Nomor 3);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
SYARAT
PELAKU
USAHA ULTRA
MIKRO BAB
IV
JUMLAH
BANTUAN
DANA NON TUNAI
ULTRA
MIKRO BAB
V
LOKASI
BANTUAN DANA NON
TUNAI
ULTRA
MIKRO BAB VI
MEKANISME
PELAKSAAN
KEGIATAN BAB VII
PENYELESAIAN MASALAH BAB VIII
PENGGANTIAN PBDNT BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
