pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2006/No.26
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TA 2005
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.84 Tahun 2001; PP No.107 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahu 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2003; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango 2005.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2006.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2020
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menggunakan belanja tidak terduga yang saat ini tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kekurangan belanja tidak terduga dilakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penjadwalan ulang capaian Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
9. Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019
Beberapa ketentuan Peraturan tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 26 Tahun 2020
peraturan bupati gianyar - Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dengan Tingkat Kemiskinan Terkecil dan Penurunan Persentase Kemiskinan Terbanyak di Kabupaten Gianyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dengan Tingkat Kemiskinan Terkecil dan Penurunan Persentase Kemiskinan Terbanyak di Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat Desa, serta percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 {COVID-19), perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang keluarga miskinnya terkecil dan paling banyak persentase penurunan keluarga miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dengan tingkat kemiskinan terkecil dan penurunan persentase kemiskinan terbanyak di Kabupaten Gianyar dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dengan Tingkat Kemiskinan Terkecil dan Penurunan Persentase Kemiskinan Terbanyak di Kabupaten Gianyar.
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 .
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus;
4. Sasaran Keuangan;
5. Penyelenggara Bantuan Keuagan Khusus;
6. Sisa Anggaran Bantuan keuangan Khusus;
7. Larangan;
8. Ketentuan Peralihan.
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
25
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2010
DANA ALOKASI KHUSUS - TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2017/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2017
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kegiatan, sumber dan besaran, tata cara penetapan penerima, tata cara pencairan, penggunaan dan laporan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No. 10 tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
6 Pasal (5 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. 2015/NO. , LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
Peraturan ini mengatur terkait ringkasan realisasi anggaran tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 10 Tahun 2003;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 6 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Perpu No. 1 Tahun 2020;
PP No. 24 Tahun 2004;
PP No. 23 Tahun 2005;
PP No. 54 Tahun 2005;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
PP No. 65 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 2 Tahun 2012;
PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016;
PP No. 12 Tahun 2017;
PP No. 18 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2018;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 54 Tahun 2020;
Inpres No. 4 Tahun 2020;
Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Permendagri No. 62 Tahun 2017;
Permendagri No. 33 Tahun 2019;
Permendagri No. 20 Tahun 2020;
PMK No. 19/PMK.07/2020;
PMK No. 35/PMK.07/2020;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017;
Perbup No. 10 Tahun 2020;
Perbup No. 15 Tahun 2020;
Perbup No. 16 Tahun 2020;
Perbup No. 19 Tahun 2020;
Perbup No. 20 Tahun 2020;
Perbup No. 23 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Belanja Daerah untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
2 pasal (4 lampiran), 513 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat