Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.163 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Penyakit Karantina

Abstrak

Kesehatan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina

Download file:

PP No 053 Tahun 1959.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penunjukkan Terhadap Beberapa Hasil yang dibikin dari Alkohol-Etil, yang dalam Keadaan-Keadaan Tertentu Tidak Akan dibebani Sebagai Barang Alkohol Sulingan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 61 Tahun 1959 tentang Penunjukan Hasil yang dibikin dengan Alkohol-Etil yang dalam Keadaan-Keadaan yang Tertentu Tidak Akan dibebani Bea-Masuk sebagai Barang Alkohol Sulingan

Download file:

PP No. 030 Tahun 1954.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1952

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera

Abstrak

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

Diubah dengan

PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

Download file:

PP No. 051 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1952

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa

Abstrak

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

Download file:

PP No. 050 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1952

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa

Abstrak

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

Download file:

PP No. 049 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1951

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Menyatakan Berlakunya "Epidemie Ordonnantie" (lembaran Negara 1911 NO. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (Penyakit Lumpuh Kanak-Kanak)

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PP No. 73 Tahun 1951.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024

• Berlaku mulai 16 hari yang lalu

Kementerian Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Download file:

Perpres Nomor 161 Tahun 2024.pdf

Kementerian - Kesehatan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 161, LN 2024 (357) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Kesehatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Kesehatan.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.
Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; 2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan 3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 17 hlm

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Download file:

Perpres Nomor 121 Tahun 2024.pdf

Jaminan Pemeliharaan - Kesehatan - Purnatugas - Menteri Negara

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 121, LN 2024 (222) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara

ABSTRAK:

Untuk melanjutkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah diberikan bagi menteri negara ketika aktif menjabat, perlu menetapkan peraturan presiden tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur mengenai Jaminan pemeliharaan kesehatan menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet. Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Perpres Nomor 68 Tahun 2024.pdf

Kontribusi Pemerintah - Organisasi Internasional Nonpemerintah - Kesehatan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 68, LN 2024 (97) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan dan peran Indonesia dalam kegiatan organisasi internasional nonpemerintah bidang kesehatan yang bersifat strategis dalam penanganan masalah kesehatan secara global serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilakukan pemberian kontribusi oleh pemerintah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur tentang kontribusi pemerintah pada organisasi internasional nonpemerintah bidang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Pemerintah Indonesia di fora internasional di bidang kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Lampiran file: 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
PERPRES No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Download file:

Perpres Nomor 59 Tahun 2024.pdf

Jaminan Kesehatan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 59, LN 2024 (82) : 33 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi tata kelola program jaminan kesehatan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, sebagai Peserta.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1959.