Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPendidikan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 Tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 235, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 84
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di sekolah diperlukan guru non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang telah diakui keberadaannya dan perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur tentang pedoman pemberian honorarium bagi Guru Non PNS dan Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri, yang terdiri dari kriteria penerima honorarium, penyusunan kebutuhan, kontrak kerja individu, besaran honorarium, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi.
10 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 235 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 235, BD.2006/No. 18 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, dipandang perlu menugaskan/
mengizinkan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara untuk mengikuti tugas belajar/izin
belajar; bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang
memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB)/Ijazah dapat dipertimbangkan untuk
mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah dan penggunaan gelar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas serta dengan adanya
perkembangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang kepegawaian, maka Keputusan
Bupati Banjarnegara Nomor 08 Tahun 2002 tentang
Ketentuan dan Prosedur Pemberian Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor 183 Tahun 2004 tentang Pemberian
Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
385 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Izin
Belajar Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, perlu ditinjau dan ditetapkan
kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2003; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun
2002; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 814 Tahun
2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan;bantuan; sanksi dan ketentuan lain terkait zin belajar, tugas belajar, dan penyesuaian ijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 235 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, dan bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur karena penyetaraan jabatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemeirntah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Malang, Banjarmasin, Makasar dan Denpasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai-Pegawai Negeri Yang
Berhubung Dengan "Retooling"Dibeerhentikan Dengan Hormat Dari
Jabatannya/Jabatan Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1961.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
