PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2019/No. 797
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perbaikan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian Analisis Jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan behasil guna dan untuk menentukan Formasi Jabatan, Paringkat Kabatan dan Evaluasi Jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permenpan RB No.33 Tahun 2011; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dnegan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan KBKN No.12 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup No.43 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2019- 2021
ABSTRAK:
Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur mengenai :
1. Maksud dan Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2019- 2021
2. Roadmap Reformasi Birokrasi
- Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Lembaga Kerhasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Permendagri 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pembentukan dan Penetapan LKD; Musdes; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 95 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 21 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif denga kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS belum didasarkan pada kinerja sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan peertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tambahan penghasilan, pemberian tambahan penghasilan, perhitungan tambahan penghasilan, tata cara pembayaran, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 19) dan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 28)
Perbup ini terdiri dari 11 hlm peraturan dan 13 hlm lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, dibutihkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan berhasil guna.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mekanisme analisis jabatan dengan sistematika meliputi pendahuluan yang terdiri dari umum, tujuan, ruang lingkup dan pengertian, prosedur yang terdiri dari pembentukan tim pelaksana analisis jabatan dan kegiatan analisis jabatan, penutup, format I dan format II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Mesin Jahit Bagi Penyandang Disabilitas Produktif Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial pemberian peralatan mesin jahit bagi
penyandang disabilitas produktif di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial
yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masingmasing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan
Mesin Jahit bagi Penyandang Disabilitas Produktif di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Beras Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Sumber dan Bentuk Bantuan (bersumber dari APBD dan dalam bentuk barang yaitu peralatan mesin
jahit); Kriteria dan Penetapan Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; serta Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 56 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
UU No. 06 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pedoman Penyusunan APB Desa c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Halaman; Lampiran: 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal 93ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Prinsip, Etika dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Bab V Pengadaan Barang/Jasa
Bab VI Pengadaan Bersama
Bab VII Pengawasan dan Pembinaan
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2019
PERBUP Kab. Jombang No. 56 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG Mengubah beberapa ketentuan dan nomenklatur
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Jombang No. 56 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG Mengubah beberapa ketentuan dan nomenklatur
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan.
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kedl dan
Menengah Nomor 13-Per/M.KUKM/X/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang diubah, sehingga sebagaimana terdapat dalam keputusan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
