Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.570 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengubah :

PMK No. 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuraian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negara Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara

Download :
PMK Nomor 206 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 200/KA/X/2012 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN Batan No. 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Budaya Keselamatan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 200 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2008 Tahun 2008

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Download :
PermenPU09-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.02/2017

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018

Ketenagakerjaan

Download :
PMK Nomor 215 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.02/2018

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019

Ketenagakerjaan

Download :
PMK Nomor 186 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2015

Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016

Ketenagakerjaan

Download :
245_PMK.02_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.02/2021

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Ketenagakerjaan Cipta Kerja

Download :
148_PMK.02_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011

Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Kesehatan Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Mencabut :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker

Download :
Permenkes Nomor 889 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 4A Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013

Ketenagakerjaan

Download :
5950_Perwal_04A_th_2013_Juknis_KUBE_2013.pdf

Abstrak

ELAKSANAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA - PETUNJUK TEKNIS

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4A, BD.2013/No. 4A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentasan kemiskinan dan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Tegal dengan masyarakat serta guna meningkatkan penghasilan masyarakat Kota Tegal perlu membentuk Kelompok Usaha Bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
29 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021

Dewan Pengupahan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 6.2 Tahun 2019 tentang Dewan Pengupaha

Download :
Perbup Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021 ttg Dewan Pengupahan.pdf

Abstrak

dewan pengupahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44.2, BD.2021/NO.44.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengupahan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengupahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas Dewan Pengupahan; Keanggotaan; Tata Cara Pengusulan Anggota; Persyaratan Anggota; Masa Jabatan; Pemberhentian; Tata Cara Penggantian; Tata Kerja Dewan Pengupahan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.