Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan
Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2021
tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah;
bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan
Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021
Terdiri dari 28 Pasal, 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Beban Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja; bahwa analisis beban kerja perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Analisis Beban Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan Penetapan Analisis Beban Kerja
3. Penyusunan Analisis Beban Kerja
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 155 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 155, https://jdihn.go.id/
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Laut Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Jawa Dan Madura
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1953.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 156 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu pengaturan kembali mengenai pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu adanya meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tabun 2015 tentang Pemindaban Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintab Daerab Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, . Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dan Tata Cara Pemindahan Aparatur Sipil Negara, Tim Pertimbangan Pemindahan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
i, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 201 dicabut
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 156, https://jdihn.go.id/
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian Beberapa Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Palembang dan Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1953.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
