PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.260 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
Diubah dengan
  1. PMK No. 166/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 117/PMK.02/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
Mencabut
  1. PMK No. 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 18/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Mengubah
  1. PMK No. 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Mengubah
  1. PMK No. 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
  2. PMK No. 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.06/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II
Mengubah
  1. PMK No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 147/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan