Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA TANJUNG BUNGA KECAMATAN KEMBAYAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Kepgub Kepala Daerah TK I Kalbar No. 353 Tahun 1987; Perda Kab.Sanggau No. 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 Halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 38 Tahun 2003 UU No. 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Permendagri No. 45 Tahun 2016 Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017 Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Batas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Cubadak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Cubadak dengan Nagari Lansek Kadok, Nagari Soritang Cubadak, Nagari Bahagia Padang Galugua, Nagari Panti, Nagari Panti Selatan dan Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ngilen Kecamatan Kunduran, perlu menetapkan batas desa dimaksud;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang batas Desa Ngilen dan tandanya, Beserta Petanya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 6 Tahun 2014
PP no. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 45 Tahun 2016
Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Mengatur Batas Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Lansek Kadok.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nomor 46 hun 2019 tentang Batas Nagari Lansek Kadok dengan Nagari Silayang, Nagari njung Betung, Nagari Sontang Cubadak, Nagari Cubadak, Nagari Simpang hang, Nagari Taruang-taruang dan Nagari Lubuk Layang Kabupaten Pasaman Prita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Berita erah Kabupaten Pasaman Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LIKU-TEMAJUK-ARUK-SEMPADAN PANTAI SEBUBUS-TEMAJUK
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diatur di Kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, dan mewujudkan tertib tata ruang; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas belum dapat berfungsi secara operasional dalam Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perpres No.3 Tahun 2012; Perpres No. 31 Tahun 2015; Permen ATR BPN No.14 Tahun 2018; Perda Kab.Sambas No. 7 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 17 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Zona Pengendalian; Ketentuan Intensif dan Disinsentif; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Perizinan; Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
44 Halaman dan 41 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
