SEKRETARIAT DPRD - TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2016/NO.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun
2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2016 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 113 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Garut No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Bumi Serasi Kabupaten Semarang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pegawai
Bab III Usia Pensiun
Bab IV Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bab V Asosiasi
Bab VI Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 113 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 49 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap aparatur penyelenggaraan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 27 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, etika pelayanan, pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan, majelis kode etik, rehabilitasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
11 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa
berdasarkan
Undang-undang Nomor
5 Tahun
2014 tentang
Aparatur
Sipil Negara ketentuan
Pasal
21 huruf
(d)
PNS
berhak
memperoleh perlindungan
dan Ketentuan
Pasal 22 huruf
(c)
PPPK
berhak
memperoleh
perlindungan;
bahwa
berdasarkan
ketentuan Pasal
6 ayat
(21
huruf
g
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor
40 Tahun
2018
tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem
Merit
dalam
Manqjemen
Aparatur
Sipil
Negara,
penerapan
dan
pelalsanaan
sistem merit
meliputi
beberapa aspek salah
satunya
adalah
perlindungan
dan
pelayanan
Aparatur
Sipil Negara;
bahwa
dalam rangka
menjamin
dan
mewujudkan
Aparatur
Sipil Negara yang
handal,
profesional
dan bermoral
sebagai
penyelenggara
pemerintahan
yang
baik,
perlu
mendapatkan
perlindungan
dan
pelayanan
dalam
melaksanakan
tugas
dan tanggungiawab;
bahwa
perlindungan
dan
pelayanan
Aparatur
Sipil
Negara
bertujuan
untuk meningkatkan rasa
arnan dan
nyaman
serta
memberikan
kemudahan
bagr
Aparatur
Sipil
Negara
yang
membutuhkan
pelayanan
administrasi;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
huruf
a,
hurub b huruf
c dan
huruf
d tersebut di atas
maka
perlu
menetapkan dengan Peraturaa Bupati Konawe Selatan tentang
Perlindungan
Dan Pelayanan Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(lrmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan
Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42671;
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun
2022 tentang Perubahan
Kedua
atas Undang-undang
Nomor 12
Tahun 20
1 I
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801); Undarg-Undang
Nomor
5 Tahun
2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5494);
4.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4
tentarrg
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tarrtbahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587),
sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
2
Tahun
2015
tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi
Undang-Undang
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015 Nomor
24,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5657);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun
2OO4 tentang
Pembinaan
Jiwa Korps
dan
Kode
Etik Pegawai Negeri
Sipii
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 141,
Tambahan
lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4449);
6. Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor ll4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pegawai
Pemerintah
dengan
Pedanjian
Keq'a
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 224,'fambaltan l€mbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 6264);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6477);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l
ter:.tallg
Upaya
Administratif
dan
Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O21
Nomor 175,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 94
Tahun
2O2l
tentang Disiplin
Pegawai
Negeri Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O2l Nomor 2O2,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 6718); 1 I
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 20 14 tentang
Pedoman Penanganan
Perkara di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
214);
12. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun 2O 15 tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 120
Tahun 2018
tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 80
Tahun 2018 tentang
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
157);
13. Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor
40 Tahun 2018
tentang
Pedoman Sistem
Merit Dalam Manajemen
Aparatur
Sipil Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
1252);14. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 8 Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 1
Tahun 2O22
tentang
Perubahan Ketiga
atas
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(l,embaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Talrun
2022
Nomor 1);
15. Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil
Lingkup
Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2019 Nomor 14).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP BAB
III
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
VI
PEMBIAYAAN BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 113 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf m dan Pasal 7
ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun
2018, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah, dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dibentuk Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas,
fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018
Terdiri dari 26 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan
39 halaman
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat