Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan mutu pendidikan nonformal, perlu adanya satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang dialihkan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 30 Tahun 2003
ORGANISASI - TATA KERJA - KANTOR PARIWISATA - SENI - BUDAYA - KABUPATEN MUARO JAMBI
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2003/NO.20
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi; Pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARO JAMBI, meliputi Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
5 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Cinta Mekongga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan, memelihara
dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah secara
efektif dibutuhkan adanya regulasi dalam mengatur
pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa Daerah di
sekolah-sekolah;
b. bahwa untuk memproteksi terjadinya kepunahan
Bahasa daerah di lingkungan masyarakat perlu adanya
tanggung jawab, kerjasama serta kepedulian semua
pihak untuk melestarikan dan melakukan proses
pembelajaran sekaligus pembiasaan bagi anak/ generasi
muda untuk melakukan komunikasi berbahasa daerah
yang baik dan benar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Gerakan Cinta Mekongga
(Kolaka Mebitara/Kolaka Berbicara) dalam rangka
pengembangan dan pelestarian nilai - nilai budaya di
Kabupaten Kolaka;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang (Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisatawan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39
Tahun 2009 tentang pemenuhan Beban Kerja Guru dan
Pengawas Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2010 ten tang Petunjuk teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 31 Tahun
2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat dan
Pengembangan Adat lstiadat dan Lembaga Adat;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pelestarian nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Cagar
Budaya di Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB IV
UKURAN KEMAMPUAN BERBAHASA DAERAH
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB VI
JANGKA WAKTU DAN SEKOLAH SASARAN GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB VII
MEDIA DAN SARANA PEMBELAJARAN
GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB VIII
TINDAK LANJUT GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB IX
KETENTUAN PELAKSANAAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Sumedang Ke-436 Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Objek Wisata Bojongsari Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Purbalingga harus ditetapkan dengan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengangkatan Direksi
Bab III Pemberhentian Direksi
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2014.
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 30 Tahun 2002
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 30, LL SETKAB : 2 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Hari Wayang Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
