PERWALI Kota Bekasi No. 08A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD 2018/No.59 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 57, BD 2018/No.57 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya dalam Wilayah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truck bermuatan berat/trailer (tempelan) di wilayah Kota Ambon, yang dapat menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan mengawasan lalu lintas kendaraan angkutan alat berat
dalam Wilayah Kota Ambon. Upaya tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk pengaturan jam operasional kendaraan angkutan alat berat/trailer (tempelan), 20 feet, 40 feet, trailer, tractor head, crane, excavator, play loader, greder dan kendaraan lain sejenisnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang
Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya dalam Wilayah Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 41 Tahun 2018
UNit - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PENGUJIAN - KENDARAAN - BERMOTOR
2018
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 41, BD 2018/429
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.
UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Klasifikasi; Susunan Organisasi; Kepegawaian dan Jabatan; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 dicabut.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Angkutan Organg Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
149 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun
2017 ten tang Pengelolaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan
Peraturan
W alikota
Palopo
ten tang
Penyelenggaraan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Latu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
.,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594);
-'
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun
2017 ten tang Penyelenggaraan Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam
Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1474);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palopo
Tahun 2017 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
BAB IV PERIZINAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
BAB V PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BAB VI PERGAWASAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN S.ANKSI ADMINISTRASI
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
NOMOR 26 TAHUN 2018
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Medan
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan No. 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas & Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Drt No. 8 Tahun 1956; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2006; Permen Perhubungan No. 133 Tahun 2015; Permen Perhubungan No. 156 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017; Perwali Kota Medan No. 63 Tahun 2017
Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas & Fungsi, dan Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan, diatur juga tentang Uraian Tugas, Eselonisasi, dan Tata Kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan, serta diatur tentang ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Angkutan Orang dan Barang di Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung perlu disusun pengaturan teknis Angkutan Orang dan Barang di Kota Bandar Lampung.
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Permenhub No. PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; Perda Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 93 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelola Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Angkutan Orang, Angkutan Barang, dan Retribusi Izin Trayek.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
24 HLM, Penjelasan : - hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
