PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.865 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 15/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 57/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
  2. Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen KKP No. PER.22/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.09/Men/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Permen KKP No. PER.09/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen KKP No. PER.29/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
  2. Permen KKP No. PER.06/MEN/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan,
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan