Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.276 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan Bp2mi No. 5 Tahun 2020.pdf

RENCANA STRATEGIS - bADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - TAHUN 2020 - 2024

2020

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 5, BN 2020 (620): 5 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bp2mi Adalah; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2017; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 90 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Peraturan Ppn/Bappenas No. 5 Tahun 2019; Dan Peraturan Bp2mi No. 4 Tahun 2020
Renstra BP2MI merupakan penjabaran visi, misi, dan agenda prioritas Presiden, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan; c. target kinerja tahun 2020 - 2024; dan d. kerangka pendanaan. Renstra BP2MI dimaksud disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Lampiran File; 87 Halaman

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga Berencana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1769)

Download file:

Peraturan BKKBN No 13 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga Berencana

Download file:

Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021.pdf

stunting-kesehatan

2021

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 12, BN 2021 NO ; 1398 ; PERATURAN GO.ID; 164 HLM

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021- 2024;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001,Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, mekanisme tata kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
162 hlm

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga Berencana

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Mencabut

Peraturan BKKBN No. 16 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Download file:

Peraturan BKKBN No 6 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga Berencana

Download file:

Peraturan BKKBN No 5 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga Berencana

Download file:

Peraturan BKKBN No 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga Berencana

Status Peraturan

Mencabut

Perka BKKBN No. 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 - 2019

Download file:

Peraturan BKKBN No 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bapeten No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020-2024

Download file:

Perka Bapeten Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 6 Tahun 2023.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 21 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT