Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 22.141 peraturan dalam 0,102 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peta Penetapan Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sambas No. 64 Tahun 2018 tentang PETA BATAS DESA BUKIT MULYA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

Download file:

Perbup_10_2022 Sambas_Pet...Kabupaten Sambas.pdf

desa - Kabupaten Sambas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2022/NO.10 LL Kab. Sambas : 10 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Luas Wilayah Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
9 Halaman Pasal dan 1 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Badan Layanan Umum Kebijakan Pemerintah

Download file:

10. PERBUP TAHUN 2022 TTG...A PADA BLUD edit.pdf

Badan Layanan Umum Kebijakan Pemerintah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2022/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pendapatan serta penetapan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Rumah Sakit Umum Daerah yang efektif dan efisien, maka perlu mengoptimalkan potensi daerah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Rumah Sakit Umum Daerah melalui kerja sarna dengan pihak ketiga; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6), Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa tata cara kerja sarna dengan pihak lain diatur dengan Peraturan KepalaDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sarna dengan Pihak KetigaPada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Parnbalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tata Cara Kerja Sarna dengan Pihak KetigaPada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Parnbalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaksanaan Kerja Sama; Tahapan Dan Dokumen Kerja Sama; Perubahan; Kerja Sama; Hasil Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Berakhirnya Kerja Sama; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENGELOLAAN ASET DESA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa

Download file:

Peraturan-Bupati-No-10-2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan terbatas air minum Tabalong Bersinar ( PERSERODA ) Tahun Anggaran 2022

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

prbup kab tabalong no 10-... edit searchable.pdf

BUMD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2022/NO 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan terbatas air minum Tabalong Bersinar ( PERSERODA ) Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tabun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tabun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambaban Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Penambaban Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download file:

Perbup 10-2022.pdf

retribusi persetujuan bangunan gedung

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2022/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung; bahwa guna pembayaran atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VI Struktur dan Besaran Tarif Bab VII Wilayah Pemungutan Retribusi Bab VIII Pemungutan Retribusi Bab IX Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab X Kedaluwarsa Penagihan Bab XI Keberatan Bab XII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII Insentif Pemungutan Bab XIV Pemeriksaan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 dicabut.
28 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

10. PERBUP NO. 10 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahw a be r d asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe rat u r an M en t eri Pe nd a y a gunaan A paratur N egara d an Ref o rmasi B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Pen yede rhanaan S truktu r O r ganisas i pad a I nstans i Pemerintah u ntuk Pe n yederhanaan Bi r o kras i, peru bahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupaten h as il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan peratu r an pe rundang- undan gan ; b . bahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelola pemerin tahan y ang e f e ktif dan efi s ie n gu na me ningkatkan kinerj a pemerintahan dan pel a y anan publi k di li ngku n g an i nstans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dil akukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. bahw a dalam rangka pel aksanaan kebi j akan pe n yederhanaan biro kras i di lingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , per l u dil akukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a Di nas Ke s ehatan K abupat en M una ; d . b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada hu r u f a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upati M una t entan g O r g ani sasi dan T ata Kerj a D inas Ke s ehatan K abupat e n M una ;
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epubli k I ndo ne s ia T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara R epub li k I ndones i a T ahun 1 959 Nomo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 1 822 ) ; 3 . U ndang-U n dan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e n t ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 011 Nomo r 82 , T ambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntan g Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo nesia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I n do nes i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndan g-U n dan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah beberap a kali t e rakhir den gan U n dan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T amb ahan Le mb aran N egara R epub li k I n dones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntan g A dministras i Peme r i nt ahan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 5 601) seb a gaimana t elah di ubah dengan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i nt ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a erah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seba gaimana t elah diubah de ngan Pe raturan Pemerint ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Peraturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo ne s i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e ntang Pembi naan d an Pen g a w asan Pen yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6041); 8. Pe raturan Ment e r i D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana tel ah diubah den g an Pe raturan Men t e ri D alam N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 ten t ang Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Be r i ta N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Peraturan M en t e ri Pend a y a gu naan Aparat ur N egara dan Ref o rmas i B ir o krasi Republ i k I ndo nes i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pen ye t araan Ja b atan A dministrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 5 25 ) ; 1 0 . Pe raturan M ent eri Pe nda y a gunaan A p aratur N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yederhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerin t ah U nt uk Pen yede rhanaan B ir o krasi ( Beri ta N egara Republik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 1. Peraturan Men t e r i Ke s e hatan Republik I ndo n e s i a N omo r 49 T ahun 2 016 tentang Pe doman Te kni s Pengo r gani sasi an Dinas Ke s ehatan P rovi ns i dan K abupat en / Ko ta ( Ber i ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 502 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat en M una ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 ) seba ga imana tel ah diubah dengan Pe rat uran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t en t ang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t en t ang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abup at e n M una T ahun 2 021 N om o r 2 , T ambahan Le mb aran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Samosir

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP_SAMOSIR_NOMOR_10_TAHUN_2022_OCR.pdf

Pedoman - standar - pelayanan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2022/NO. 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Samosir

ABSTRAK:

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di di Kabupaten Samosir untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka diperlukan pedoman pelaksana penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan meneteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
Peraturan Bupati Samosir Nomor 32 Tahun 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
12 Hlmn. Lampiran 4 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Peraturan Bupati Pidie Jaya No.10 Tahun 2022.pdf

BANTUAN KEUANGAN-PARTAI POLITIK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Peratanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan, kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 21 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pemberian Bantuan Keuangan, BAB III tentang Penghitungan Bantuan Keuangan, BAB IV tentang Penganggaran, BAB V tentang Tata Cara Pengajuan, BAB VI tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi, BAB VII tentang Penggunaan Bantuan Keuangan, BAB VIII tentang Laporan Pertanggungjawaban, BAB IX tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

perbup_10_2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

Perbup Wonogiri 10-2022.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN PENUNJANG USAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2022/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Penunjang Usaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pelayanan publik sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kab. Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko dan perijinan penunjang usaha kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT