Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.553 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 428 Tahun 2010

Rician Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download :
PerWal No.428 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 429 Tahun 2010

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download :
PerWal No.429 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 430 Tahun 2010

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download :
PerWal No.430 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 431 Tahun 2010

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut Kota Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download :
PerWal No.431 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 913 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
BD 44 (SPM SOSNAKERTRANS).pdf

Abstrak

standar-minimal-sosial-ketenagakerjaan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 913, BD.2011/No.44 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Mininal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyelenggaraan pelayanan Sosial dan pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/Tahun 2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2011.
15 hal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ketenagakerjaan Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 9-8-PBI-2007.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 200/KA/X/2012 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN Batan No. 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Budaya Keselamatan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 200 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan dan Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Ketenagakerjaan

Download :
POJK Nomor 13 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 30-A Tahun 2017

Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Hak Asasi Manusia Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 26A Tahun 2016.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003

Download :
PERWALI_NO_30-A_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

KETENAGAKERJAAN - PERJANJIAN KERJA - HAK PEKERJA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30-A, LD.2017/No.60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

hwa semakin berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, bersamaan dengan kebijakan pembatasan pengadaan dan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja; bahwa belum terdapat peraturan teknis pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unsur non-Pegawai Negeri Sipil (PNS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai pengadaan kasa tenaga kerja yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Di dalamnya membahas, berkaitan dengan teknis pelaksanaan beserta dengan perjanjian kerja yang harus dipenuhi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Peraturan Walikota Nomor 26A Tahun 2016; Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4A Tahun 2010

Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Utara

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR CAMAT IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010 - PENUNJUKAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Utara

ABSTRAK:

Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di satuan kerja Kantor Camat Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010. Saudara Apdon Frans, yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Kantor Camat Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2000; Uu No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 16 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan Saudara Apdon Frans sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Camar Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat; Bendahara melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Spesifikasi tanda tangan dan parad Bendahara Pengeluaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.