PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.600 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kesehatan Ketenagakerjaan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.17/MEN/XI/2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
  2. Permenakertrans Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santuan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
  2. Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kesehatan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan