Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Sekadau, diperlukan adanya cadangan pangan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 201'; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerin tah N omor 1 7 Tah un 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sasaran; Organisasi Pelaksana; Anggaran; Mekanisme Pengadaan; Mekanisme Penyaluran; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentu An Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka upaya peningkatan sumberdaya masyarakat peternak dan pemerataan pembangunan peternakan pelaksanaan penyebaran ternak kepada peternak diselenggarakan melalui mekanisme hibah daerah yang diatur dalam tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 •Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam •Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan •Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan •Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah •Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan •Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Tujuan Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak resiko dan Tanggung jawab, Pengawasan dan Pembinaan dan Administrasi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAN PANGAN OLAHAN
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2O17 tentang Pengawasan Keamalan Pangan Segar dan Pangan Olahan perlu adanya pembinaan dan pengawasan peredaran pangan dalam lingkup Kabupaten Toraja Utara, serta sebagai pembinaan dan pengawasan pangan segar dan pangan olahan diperlukan petunjuk teknis tata cara pembinaan dan pengawasan secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536O); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizii Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44241; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 20),
Pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran pangan segar dan pangan olahan di masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
11 Halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.15, TLD/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan berinvestasi serta kepastian hukum diperlukan perlindungan bagi pemangku kepentingan pasar yang telah mampu meningkatkan perekonomian serta telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan toko modern perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 01); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 01);
Materi Pokok Perda ini adalah: - Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas: a. Kepastian hukum dan ketertiban; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan; d. kemitraan; e. kejujuran usaha; dan f. persaingan sehat (fairness). -Pengelolaan pasar dilaksanakan dengan tujuan: a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional; b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan. -Ruang lingkup pengelolaan pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah b. Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Desa; dan c. Pasar yang di kelola oleh pihak swasta.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
Dalam rangka menstabilkan produksi pangan pokok tertentu, memenuhi kebutuhan pangan untuk penanggulangan keadaan darurat dan mencegah kerawanan pangan di Kab. Solok perlu dilakukan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 17 Tahun 2015, Perpres No. 83 Tahun 2006, Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010, Permenindustri&Dag No. 04/M-DAG/PER/1/2012, Perda Kab. Solok No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengadaan Cadangan Pangan
3. Pengelolaan Cadangan Pangan
4. Penyaluran Cadangan Pangan
5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Sampang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, serta untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani, maka perlu adanya pedoman penumbuhan, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan;
b. bahwa pengorganisasian kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani/di Kabupaten Sampang masih bersifat parsial, oleh karena itu guna meningkatkan pemberd aya a n kepa da kelembagaan petani agar sesuai dengan perkembangan keada an saat ini , perlu dila ku kan penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani secara koperhensip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu me mbentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penumbuhan , Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Sampang;
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Unda ng - U nd ang Nom or 25 Ta hun 200 4 t ent an g Sist em Pe ren can aan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Unda ng Un dan g Nomor 1 6 Tah un 200 6 ten tan g Sist em Pen yul u han Per tan ian , Peri ka nan Dan Kehu tan an (L e mbar an Ne gar a Repu bli k I ndon e sia Tahu n 200 6 N om or 9 2, Ta mba han Lem bar an Ne gar a Repu bli k I ndo nes ia N omo r 4 660 );
5. Unda ng - Und ang Nom or 12 Ta hun 201 1 t ent an g Pemb ent uka n Pera tur an Per unda ng - Und ang a n (Lem bar an N ega r a Rep ubl ik I ndo nesi a Ta hun 201 1
Nomo r 82 , Ta m baha n Le mba ran Nega ra R epu bli k I ndones ia Nom or 5234 );
6. Unda ng - Und ang Nom or 19 Ta hun 201 3 t en t an g Perl ind ung an Da n Pe mbe rda yaa n Pet ani (L emb ar an Nega ra Rep ubl ik I ndon esi a Tahu n 2 013 Nom or 131 );
7. Pera tur an Pe mer i ntah N omo r 58 Tahun 2 005 t ent a ng Peng elo laa n Ke u anga n Da era h ( Lemb ara n Ne gar a Repu bli k I ndo n esia Ta hun 2 005 Nom or 14 0, Tamb aha n L emb aran Ne g ara Re publ ik I nd one si a Nomo r 4 585 );
8. Pera tur an Pe mer i ntah N omo r 43 Tahun 2 009 t ent a ng Pemb iay aan , Pemb ina an, D an P eng awa sa n Peny ulu han Per t ania n, Pe rik ana n Dan Keh uta na n ( Lem bar an N ega r a Rep ubl ik I ndo nesi a Ta hun 200 9 Nomo r 87 , Ta m baha n Le mba ran Ne ga ra R epu bli k I ndones ia Nom or 5018 );
9. Pera tur an P res id en Nom or 15 4 Tahun 201 4 ten ta ng Kele mba gaa n Pe n yulu han Per tan ia n, Pe rik an a n Da n Kehu tan an (L emb ar Neg ara R epu bl i k I ndone sia 2 01 4 Nomo r 3 11) ;
10. Pera tur an Men te ri P ert ani an Nom or 7 2/P erm ent an / O T.1 40/ 10/ 2 01 1 tent ang P edo ma n For mas i Jab at an Fung sio nal P en yulu h Per tan ian (Berit a Neg ar a Repu bli k I ndo nes ia Tahu n 2 011 No mor 686 );
11. Pera tur an Me nt eri Pe rta nia n Nomo r 82/ Kpt s / Ot.1 60/ 6/2 013 tent an g Pe doma n P emb in aa n Kelo mpo k Ta n i dan Gab ung a n Kelo mpo k Tani (Lem bar an N ega r a Rep ubl ik I ndo nesi a Ta hun 201 3 Nomo r 1 055 );
Pedoman Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan petani bertujuan untuk:
a. memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sampang.
c. pedoman pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan petani bagi lembaga penyuluhan dan/atau dinas terkait lingkup pertanian, di kabupaten sampang.
d. terwujudnya pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan petani secara terpadu dan bersinergi antara lembaga penyuluhan dengan dinas terkait lingkup pertanian.
e. meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Petani dalam hal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap agar mampu mengelola usaha taninya secara mandiri serta tangguh dalam menghadapi hambatan dan permasalahan yang timbul pada waktu melaksanakan kegiatan usaha tani.
Perbup ini antara lain mengatur juga pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani; bentuk kelembagaan; penumbuhan kelembagaan petani; hak dan kewajiban; pembekuan kelembagaan; monitoring dan evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
