Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administras i pengelolaan dana bergulir, perlu disusun pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintab Daerah;
b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintab Daerah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakbi r dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 LeriLang CipLa Kerja (Lembaran Negara Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42 Tambaban Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerab;
6. Peraturan Daerab Nomxr 7 Tabun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tabun 2006 Nomor 7);
Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan dana bergulir pemerintah daerah yang memuat ketentuan umum, pengelolaan dana bergulir, penagihan, penyisihan piutang dana bergulir, penghapusan piutang dana bergulir, ketentuan peralihan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 23 Tahun 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
ABSTRAK:
agar pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan efektif dan efislen, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019; berdasarkan pertimbanagn tersebut maka perlu perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Utara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD 4. STANDARISASI BIAYA 5. PERUBAHAN/PERGESERAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 6. PEMBINAAN PENGAWASAN 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
79
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 23 Tahun 2020
PENJABARAN APBD - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2013 - PERUBAHAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2013/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013 telah diatur dan ditetapkan dalam Perbup Tanjung Jabung Timur No. 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013;
Sehubungan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten penerima Bantuan Keuangan dari Gubernur Jambi Sesuai dengan Pergub Jambi No. 33 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi TA 2013 dan Pergub Jambi No. 41 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bersifat khusus Program Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2013;
Sesuai dengan PMK No. 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota TA 2013 dan sesuai dengan PMK No. 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2013;
Untuk memenuhi hal tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No. 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013
UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.37 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.37 Tahun 2012; Permen Keuangan No.41/PMK.07/2013; Permen Keuangan No.42/PMK.07/2013; Pergub No.33 Tahun 2013; Pergub No.41 Tahun 2013; Perda No.1 Tahun 2005;
Perbup Ini mengatur mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
Mengubah ketentuan Pasal 1; Lampiran 1; Lampiran II
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten BS Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a bahwa D alarn Rangka Menindaklanjuti Surat Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam i'
Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2305/KEUDA
tanggal 12 Juni 2Ol7 dan surat dari Pemerintah
Provinsi Bengkulu Nomor 9OOl0483|BPKD.2l2Ol7
tanggal 23 Januari 20 17 hal pemberitahuan tentang
pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggarao 2077
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol7 perlu dilakukan Penyesuaian dari
Belanja Langsung yang dipindahkan ke Belanja
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatar, maka perlu dilakukan perubahan
atas Peratural Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentalg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2Ol7;
b bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 160 Ayat 2
dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 'Pergeseran antara objek belanja berkenaan
dilakukal atas persetujuan Sekretaris Daerah dan
dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan;
bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana
ii*"t ""a pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
;;;;;'eupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan
C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
Mengingat 1
Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55
Tahun 2017 Tenlang Penjabaran Anggaran pendapatan
dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU Drt No. 04 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 01 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 97 Tahun 2016
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 32 Tahun 2011
Perda No 09 Tahun 2016
Perda No. 10 Tahun 2016
Perbup No. 55 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun
2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran I Pada Ringkasan Penjabaran APBD Khusus pada
Pendapatan pada jenis Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
Bengkulu, Belanja Bansos, dan Belanja Langsung "diubah" sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Khusus Pada Belanja Langsung "bertambah ", sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Lampiran lll Pada Dinas Perumahan dan Permukiman
Khusus Pada Belanja Langsung "diubah", sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ili Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan pada Lampiran IV pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, khusus pada Pendapatan, Dana Bantuan Keuangan dari
Provinsi Bengkulu serta rincian Belanja Bansos Kepada Orang Perorangan,
pada rincian objek Belanja Bansos kepada Orang Perorangan Kabupaten
Bengkulu Selatan "diubah" sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2017.
42 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2020
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAAN 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaraan 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan daerah Kabupaten lahat nomor 3 tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggara 2019,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Pp No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan PP No 65 Tahun 2010;PP No 8 Tahun 2006;PP No 71 Tahun 2010;PP No 30 Tahun 2011;PP No 2 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diuah dengan Perda No 10 Tahun 2012;Perda No 10 Tahun 2018;Perda No 5 Tahun 2019;Perda No 3 Tahun 2020;
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaraan 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 23 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/ penggeseran belanja pada organisasi Dinas Pendidikan, sub unit organisasi Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 1. Pendapatan sebesar Rp. 2.288.550.678.418,82. 2. Belanja sebesar Rp. 2.283.031.685.052,45 sehingga mengahsilkan surplus sebesar Rp. 5.518.993.366,37. 3. Pembiayaan netto sebesar Rp. 179.156.846.880,22. Sisa Lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan sebesar Rp. 184.675.840.246,59.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2020
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DAN PERUSAHAAN PERIKLANAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi dan publikasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan kerjasama dengan Perusahaan Pers dan Periklanan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 84 Tahun 2016; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; Mekanisme Kerjasama; Bentuk Publikasi Berita dan Informasi; Harga Publikasi Informasi; Sumber Pembiayaan; Tata Cara Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2015
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2014/NO.3.A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,
KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati menetapkan
rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati ;
b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2015 telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor : 910/223/2014 tanggal 16 Desember 2014
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Kab. Banyumas
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
