Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan PNS yang Disiplin, Jujur, Transparan, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanah dari PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu peningkatan disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Perbup No. 7 Tahun 2o10; tentang Pengaturan Hari Kerja dan jam kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ini sehingga perlu diganti;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang DIsiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Kepres No.17 Tahun 1984; Kepres No.68 Tahun 1995; Permendagri No.4 Tahun 2013; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2008; Perda No.4 Tahun 2008; Perda No.14 Tahun 2013
Perbup Ini mengatur mengenai Disiplin Kerja PNS, meliputi: Maksud dan Tujuan; Disiplin Kerja; Penegakan Disiplin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Tanjung Jabung Timur No.7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 04 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 04, Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 330
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 60 Tahun 2007; Permendagri No. 68 Tahun 2015; Permendagri No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan itambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4); Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A; Diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A; Ketentuan Pasal 32 diubah; Ketentuan Pasal 36 diubah.
12 Halaman, Lampiran: 6 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2011
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkanTambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/762/Keuda tanggal 5 Februari 2020 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Paraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
1. KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
2. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
3. PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI;
4. DISIPLIN KERJA PEGAWAI;
5. REKAM KEHADIRAN;
6. PELANGGARAN JAM KERJA;
7. MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
8. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
9. PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
10. SISTEM APLIKASI E-KINERJA;
11. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
12. MONITORING DAN EVALUASI;
13. SANKSI;
14. ALOKASI ANGGARAN;
15. KETENTUAN PERALIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
13
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 4 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2001
Penyelenggaraan - Penilaian Kompetensi - Potensi - Aparatur Sipil Negara - Computer Assisted Competency Test - bkn
2024
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 4, BN 2024 (383); 21 hlm
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Penilaian
Potensi Aparatur Sipil Negara dengan Computer Assisted
Competency Test Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan prinsip meritokrasi dalam
pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta
integritas dan moralitas perlu dilakukan penilaian
kompetensi dan penilaian potensi pegawai Aparatur Sipil
Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 58 Tahun 2013; Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam
penyelenggaraan; kepesertaan; pendanaan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Potensi dengan CACT BKN
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
