Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 2. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 3. PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI; 4. DISIPLIN KERJA PEGAWAI; 5. REKAM KEHADIRAN; 6. PELANGGARAN JAM KERJA; 7. MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 8. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 9. PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 10. SISTEM APLIKASI E-KINERJA; 11. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 12. MONITORING DAN EVALUASI; 13. SANKSI; 14. ALOKASI ANGGARAN; 15. KETENTUAN PERALIHAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2020 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

09 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

05 Februari 2020

Tanggal Berlaku

05 Februari 2020

Sumber

BD.2020/No.4

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 1889 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-4-TAHUN-2020-Kab.-Bulukumba.pdf

Preview

Download

LAMPIRAN-PERBUP-NO-4-TAHUN-2020-Kab.-Bulukumba.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkanTambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/762/Keuda tanggal 5 Februari 2020 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Paraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; 17. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 1. KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 2. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 3. PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI; 4. DISIPLIN KERJA PEGAWAI; 5. REKAM KEHADIRAN; 6. PELANGGARAN JAM KERJA; 7. MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 8. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 9. PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 10. SISTEM APLIKASI E-KINERJA; 11. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 12. MONITORING DAN EVALUASI; 13. SANKSI; 14. ALOKASI ANGGARAN; 15. KETENTUAN PERALIHAN.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521