Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
63 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Identifikasi
3. Penataan
4. Perlindungan Dan Pengaman
5. Penyelamatan Dan Pemulihan
6. Akses Dan Layanan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA KEARSIPAN
ABSTRAK:
Bahwa tata kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Noamor 24 Tahun 2014;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 1979, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri No.54 Tahun 2009, Perka ANRI No.17 Tahun 2011, Perka ANRI No.19 Tahun 2012, Perka ANRI No.2 Tahun 2014, Perka ANRI No.49 Tahun 2015, Perka ANRI No.7 Tahun 2016, Perka ANRI No.9 Tahun 2016, Perbup No.24 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.50 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1 dan Lampiran II, Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 16 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan untuk tertibnya pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitati
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2014; Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 tahun 2014; Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2017; Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/100/2017, tanggal21 Desember 2017; Surat Persetujuan Kepala Asip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/33/2019, tanggal 5 Maret 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Jadwal Retensi Arsip
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
129 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal
128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis
dilakukan terhadap arsip-arsip inaktif. Dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip
inaktif secara tertib agar tercipta keseragaman, efisiensi
dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga
memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara
tepat, cepat dan benar, maka perlu disusun Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pedoman ini, dijadikan sebagai acuan dan pedoman pokok dalam
penyelenggaraan pengelolaan arsip inaktif bagi Satuan Organisasi
Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusunan arsip fasilitatif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional di lingkungan pemerintah kabupaten sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.34 Tahun 1979, Kepres No.105 Tahun 2004, Peraturan ANRI Nomor 17 Tahun 2009, Perka ANRI No.1 Tahun 2013, Perka ANRI No.6 Tahun 2014, Perka ANRI No.7 Tahun 2014, Perka ANRI No.8 Tahun 2014, Perka ANRI No.22 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 49 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Autentifikasi Arsip Statis.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun
2011 tentang Autentifikasi Arsip Elektronik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Menetapkan Pedoman Autentikasi Arsip Statis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 282
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan , perlu ditetapkan jadwal retensi arsip; b. bahwa sesuai surat Kepala Arsip Nasional Nomor B-
PK.02.09/64/2016 tanggal 19 Desember 2016 prihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara maka Bupati Konawe Utara diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwaal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentaang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 ); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tanggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 ); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286 );
Jadwal Retensi Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan serta untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang
tidak berhak, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintah
Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Menetapkan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Hak Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
33 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat