Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif
ABSTRAK:
bahwa Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis
Inaktif merupakan arsip yang digunakan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
sehingga harus dikelola dengan baik dan benar; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu adanya
pengaturan tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Arsip
Dinamis Inaktif;
Undang-Undang Nomor-13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor-13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif Dan Inaktif Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip Inaktif; Dan bahwa agar tertib kegiatan Pengelolaan Arsip Inaktif, perlu membentuk Pedoman Pengelolaan; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip, Penggunaan Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah pencipta Arsip menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif; Dan bahwa untuk melaksanakan pengawasan diperlukan suatu Pedoman Pengawasan Kearsipan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengawasan, Jenis Dan Aspek Pengawasan, Prosedur Pengawasan, Tim Pengawas Kearsipan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan pasal 7 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kearsipan berupa Pedoman Pengelolaan Arsip Statis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Pendanaan;
5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Penyusutan Arsip sangat penting, mengingat volume arsip yang tercipta pada suatu organisasi terus meningkat dan semakin bertambah, untuk memudahkan kegiatan dalam mengelola Kearsipan, Arsip harus dikendalikan melalui Penyusutan Arsip; Dan bahwa untuk tertib kegiatan Penyusutan Arsip perlu membentuk pedoman Penyusutan Arsip; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, alih media arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan pasal 7 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kearsipan berupa Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGOLAHAN ARSIP STATIS PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang–Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan,
Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh ANRI,
lembaga Kearsipan Provinsi, lembaga kearsipan
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Perguruan Tinggi
Negeri;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu mengatur pengelolaan arsip
statis dalam satu kesatuan sistem kearsipan dengan
Peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.43 Tahun 2009; PP NO.28 Tahun 2012; PERDA NO.14 Tahun 2016
Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga
kearsipan. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem
kearsipan nasional. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) dilakukan terhadap arsip yang:
a. memiliki nilai guna kesejarahan;
b.telah habis retensinya; dan/atau
c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.
Dalam rangka pengelolaan arsip statis, LKD dapat melaksanakan kerja
sama dengan pencipta arsip dan melakukan kerja sama dengan luar
negeri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
8 hlm. 2 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2019
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2019/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2017; . Peraturan Buapti Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis
3. Akses Arsip Dinamis
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
209 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Arsip
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah bahwa Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah; bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan selaku pencipta dan pengelola arsip; bahwa adanya instrument pengawasan dari Arsip Nasional Republik Indonesia agar tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pemindahan Arsip
3. Pemusnahan Arsip
4. Penyerahan Arsip Statis
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
183 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
