Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.460 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Proyek Triloka

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Kepres No.28 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1965

Komando Pelaksana Proyek Jalan Jakarta Raya

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Kepres No.17 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 240 Tahun 1963

Pengangkatan Owner, Ketua Team Pengawas Teknik, Dan Designer Dan General Kontraktor Pada Proyek Pembangunan Wisma Nusantara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Keppres No 240 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Hotel Ambarukmo, Hotel Argacoka, Hotal Bali Beach, Hotel Samudra Sebagai Badan Vital

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Keppres No 48 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Pernyataan Proyek Hotel Banteng Sebagai Badan Vital

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres No 10 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 318 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Penunjukan Bekas Gedung Kemasonan Adhuc Stat Dipergunakan Oleh Dewan Perancang Nasional

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Keppres No 318 Tahun 1961.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 315 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Selatan Tentang Penggunaan Perairan Umum Untuk Mendirikan Bangunan Di Atasnya

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Keppres No 315 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Panji Pembangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Keppres No.175 Tahun 1957.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Konektivitas - Jalan Daerah

2023

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.
Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing antara lain untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.
Selain mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Inpres ini, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota, diinstruksikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Pendanaan pelaksanaan Inpres ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran file: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Percepatan - Pembangunan - Kesejahteraan - Provinsi - Papua - Papua Barat

2020

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri-menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan sebelas strategi sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 1965.