Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASTER INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. Dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui meningkatkan daya saing potensi unggulan.
b. Untuk peningkatan produk dan potensi Kabupaten Bengkulu Utara salah satu usahanya dilakukan melalui pengembangan klaster industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016.
c. pengaturan klaster industri di Kabupaten Bengkulu Utara dimaksudkan agar pengembangan klaster industri bisa dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.
1. UU Darurat No. 4 Tahun 1956
2. UU No.17 Tahun 2003
3. UU No.1 Tahun 2004
4. UU No.15 Tahun 2004
5. UU No.25 Tahun 2004
6. UU No.17 Tahun 2007
7. UU No.32 Tahun 2009
8. UU No.23 Tahun 2014
9. UU No.30 Tahun 2014
10. PP No.8 Tahun 2008
11. PP No.30 Tahun 2017
12. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012
13. Permendagri No.9 Tahun 2014
14. Permendagri No.80 Tahun 2015
15. Perda Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2008
16. Perda Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015
17. Perda Bengkulu Utara No.9 Tahun 2016
18. Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
19. Perda Bengkulu Utara No.4 Tahun 2017
20. Perda Bengkulu Utara 35 Tahun 2018
1. Penjelasan Perbup.
2. Pemahaman Dokumen Kelembagaan Klaster Industri.
3. Penataan Unsur dan Kelembagaan Klaster Industri, Organisasi/lembaga, Peraturan Perundang-undangan, Norma atau etika budaya, sumberdaya, dan jaringan Klaster Industri.
4. Pengembangan Klaster Industri.
5. Pembinaan, pembiayaan, dan pelaporan terkait Klaster Industri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2018
bangunan gedung - tim ahli - sertifikat laik fungsi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 57 dan Pasal 68 ayat 91) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 tentang bangunan Gedung, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Jepara tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU no 26 Tahun 2007; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 36 Tahun 2005; PP No 28 Tahun 2000; PermenPU No 25/PRT/M/2007; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No 26 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perbup Jepara No 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pembentukan dan Keanggotaan, Mekanisme dan Tata tertib, Pembiayaan, Pembinaan TABG, Pelanggaran dan Sanksi, SLF Bangunan Gedung, Tata Cara Penerbitan SLF, Pembinaan, Label.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 51 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
dengan terbentuknya Kabupaten Bombana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawei Tenggara, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang termasuk peningkatan jumlah rumah dan bangunan baru; bahwa akibat terjadinya pertambahan bangunan perumahan/pemukiman penduduk, perlu adanya pentaan dan pengelolaan melalui penomoran rumah secara jelas dan rapi. berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan di Kabupaten Bombana;
Udang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pmerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG UNGKUP 4. PEMEBRIAN NOMOR DAN BANGUNAN 5. BAHAN, UKURAN DAN BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN 6. TATA CARA URUTAN PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN 7. PEMBIAYAAN PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN 8. PELAKSANAAN 9. SANKSI 10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara; Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2019; Beban kerja dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan berada sepenuhnya pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017; Perda Kab Mahakam Ulu No. 03 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 47 Tahun 2017; Perbup Mahakam Ulu No. 54 Tahun 2017; Perbup Kab. Mahakam Ulu No. 29 Tahun 2018; SK Bupati Mahakam Ulu No. 990.910.914.913/K.192/2018.
Peraturan ini mengatur tentang standar harga satuan bangunan gedung negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Workshop Dan Peralatan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan
Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu dan pengelolaan alat berat untuk
menunjang pembangunan di bidang pekerjaan umum
khususnya infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat
secara optimal
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri PU Republik Indonesia Nomor
11/ PRT/ M/ 2013; Peraturan Menteri PU Republik Indonesia Nomor
09 / PRT/ M / 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT WORKSHOP DAN PERALATAN KONSTRUKSI ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON ;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
