Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Diubah dengan :
Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan, untuk melaksanakan fungsi Penanganan Permintaan Audit Investigasi pada Inspektur Pembantu Khusus, perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan;
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu
menyusun pedoman teknis tentang Pembukuan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEMBUKUAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Standar Harga dan penggunaan Standar Harga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin
ABSTRAK:
bahwa lulusan pendidikan tinggi merupakan aset Daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah; bahwa dalam rangka memotivasi lulusan SMA/SMK atau sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Beasiswa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dantujuan, jumlah beasiswa, pemanfaatan beasiswa, persyaratan, tata cara pengajuan dan mekanisme pencairan beasiswa, laporan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 62 Tahun 2018
Standar/Pedoman - STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATENSUMBAWA BARAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATENSUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
a. Dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Sumbawa Barat, maka pengaturan mengenai Standar Biaya Pengawasan perlu diterbitkan;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pengawasan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 64 Tahun 1958;
UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 30 tahun 2003;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 5 Tahun 2014;
PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 60 Tahun 2008;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 8 tahun 2012;
PERDA No. 11 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Standar Biaya; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Aset Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset
Desa, khususnya terkait pengelolaan tanah bengkok, tidak
sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan desa, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38
Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 40 Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 14, perubahan Pasal 16, penyisipan Pasal 30A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka
perlu ada pengaturan sebagai pedoman dalam Penyusutan
Arsip;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pedoman Penyusutan Arsip Dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Daerah yang baik dan agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, perlu disusun penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang
dikoordinasikan oleh W akil Kepala Daerah bersama lnspektorat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penanganan TLHP yang meliputi penyerahan hasil pemeriksaan, pelaksanaan tindak lanjut, pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penatausahaan dan pelaporan, ketentuan penghargaan, ketentuan sanksi dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dalam rangka menjamin kualitas dan objekvitas terhadap pelaksanan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.06 Tahun 1988; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan, prosedur ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP), persyaratan peserta UPKP, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, penetapan kelulusan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
