PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.737 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
Mencabut
  1. Permendikbud No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
Mencabut
  1. Permendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan
  2. Permendikbud No. 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 31 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tim Penilai Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Dan Papua
Mencabut
  1. Permendikbud No. 121 Tahun 2014 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Dan Provinsi Papua
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, Dan Sulawesi Selatan
Mencabut
  1. Permendikbud No. 43 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
  2. Permendikbud No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
Mencabut
  1. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mencabut
  1. Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 24 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah
Mencabut
  1. Permendikbud No. 48 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
  2. Permendikbud No. 47 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 39 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan