PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.328 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2016
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  2. Permenhub No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  3. Permenhub No. 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  4. Permenhub No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Mengubah :
  1. Permenhub No. 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  2. Permenhub No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  3. Permenhub No. 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  4. Permenhub No. 177 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  5. Permenhub No. 159 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2011
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Di Kota Bogor

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2017
Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2010
Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Perkeretaapian
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1995
Angkutan Udara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan