Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan serasi dan seimbang dan memperoleh hasil yang optimal maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b.maksud,tujuan dan asas; c. penyelenggaraan TJSLP; d. pelaksanaan TJSLP; e. forum TJSLP; f. duta TJSLP; g. sistem informasi; h. penghargaan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
ABSTRAK:
1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Laboratorium Lingkungan kepada masyarakat, perlu Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan bahwa Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal
3. Bab III : Ketentuan Lain Lain
4. Bab IV : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2018
kesehatan-pedoman jaminan persalinan pada puskesmas
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD No. 2/ 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengakomodir seluruh biaya pelayanan persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, perlu mengubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 1950; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permenkes No. 72 Tahun 2016; Permendagri No. 80 tahun 2015; Perda Kab Banjarnegara No. 14 Tahun 2013; Perbup Banjarnegara No. 24 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini daiatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yaitu sebgai berikut:
1. Pasal 10 dihapus.
2. Lampiran I dihapus.
3. Lampiran II dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun No. 2 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009, dikarenakan masih menunggu evaluasi oleh Gubernur Jambi maka untuk kelancaran pengeluaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta demi kelancaran kegiatan lainnya yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pengeluaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat Tahun Anggaran 2009.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 3 Tahun 2008.
Perda ini mengatur tentang Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2009, yang meliputi: PENGELUARAN BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya penambahan objek baru pada pemakaian kekayaan daerah retribusi jasa usaha yakni pemakaian jasa pengujian dilaboratorium lingkungan maka dipandang perlu mengubah Perda Kab. Agam No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005
Beberapa ketentuan dalam Perda No. 2 Tahun 2012 diubah sebagai berikut:
1. Setelah angka 23 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah
3. Ketentuan Pasal 8 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
PERDA NO. 2 TAHUN 2012
16 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
