Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,087 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2017.pdf

BANTUAN-KEUANGAN-KEPADA-PARTAI-POLITIK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik; b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peratura Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terlaksana secara terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bangli; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016.
1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBERIAAN BANTUAN KEUANGAN; 3. PENGANGGARAN DALAM APBD; 4. PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; 5. VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI; 6. PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK; 7. PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; 8. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; 9. KETENTUAN PERALIHAN; 10. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
-
-
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Desa

Download file:

980. Perbub No 10 Tahun 2017.pdf

TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - KABUPATEN TEBO - TA 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, LD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014, Bupati Tebo menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perbup Tebo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tebo TA 2017
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; Perpres No. 97 Tahun 2016; PMK No. 49 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2016; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 8 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017; Meliputi Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
11 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Kerja Bulan januari Tahun 2017

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO 10 TAHUN 2017 T...B SINTANG rz ocr.pdf

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10, TBD NO.10, LL KAB.SINTANG: 24 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Kerja Bulan januari Tahun 2017

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1979, PP No.99 Tahun 2000, PP No.100 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.31 Tahun 2016, Perda No.25 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; Tata cara Pembayaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 21 halaman dan 3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup No. 10 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2017.pdf

sistem - dan - prusdeur - pemungutan - bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - bangunan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2017/10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Bahwa Bea Perolerhan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Dan prosedur Pemungutan BPHTB, Fasilitasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup.-Gowa-No.-10-Tahun...ggaran-T.A.-2017.pdf

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTARJENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011; 14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Gowa )MOR \NGGAL : 10 T ah\.u\l 201 1 : 11 Maret 2017 <ode Rekenlng Uraian 2 Sebelum diaeser 3 Setelah dlaeser 4 Selislh 5 Keterangan 6 - URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR --15,000,000.00 09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARPERHUBUNGAN- 15,ooo-;-ooo.oo 15,000,000.00 15,000,000.00 - 0.00 0.00 Berdasarkan pada : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 o� 01 01 ,DINAS PERHU-BUNGAN- - - � ·- 2. Oisposisi Bupati Gowa kepada Kepala Dinas Perubungan 09 01 DINASPERHUBUNGAN --- _ - 15,i>oo:�.o_o --=-==----�- 1 �01.1_0,000:00_ 0.00 pasal 160 ayat (4); i - BELANJA DAERAH - - ------ -- - -15,000,000.00 i 2 e- - BEL!<N�ALANG�UNG _ - --- 15,J,00,000.00 09 01_ �2 _ PrC?9_raaj'_!!)lnj1_1?ta!I Sa!'.3_Ea danPrasara Aparatur_ _!I! 01 02 22 Pem_!!ll�raan�uUn/Be-rcala Gedung Kant�r _ i 2 2 E LAnN_�_!AeBAm RAhaNraGDA�.JASA ·-_-- -- - .: ., 15,000,000.00 -1�,000,000.00 - 0.00 i 2 i 20 Ba1 !.'I8 11 0 151000,000.00 1s,9ooioo9.oo o.oo i 2 -r- ..2.0 01 Bal� P��eli_ll_araan Jalan _ _ _ _ 15,000,000.00 0.00 (15,000,000.00) Pemeliharaan Rutin Kantor 15,000,000.00_ _ 0.00 c- (15,000,000.00) - -Pemeliharaan Kantor 1_5,(Jg(),000.0<J 0.00 (15,000,000.00) i 2 2 20 03 13alanja Pemeliha!"9al!._Gedunglkantor _ _ _ 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Pemeliharaan Rutin Kantor _ _ _ _ 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 - . ::°fe�IJ!!araanKanto-- - - -·- (200 15,000�q_ - 1s;ooifijijifoo JUMLAH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017.pdf

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat; b. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal; c. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah populasi ternak di Kabupaten Jeneponto memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak dengan pengunaan kartu ternak ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan pengeluaran Ternak; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 19 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pendaftaran Kartu Hewan dan Cap Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Tahun 1995 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 8. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa - jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 9. Ternak Potong adalah ternak- ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas. 10. Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter per jenis ternak. 11. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet. 12. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan. 13. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting; 14. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi. 15. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis; 16. Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluarmasuk antar daerah, mutasi dan keluar - masuk daerah produk peternakan; 17. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak; 18. Mutasi Ternak adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau bahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan; 19. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan atau ke Kabupaten Jeneponto; 20. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen); 21. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen); 22. Pelayanan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak; 23. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk (SK Kepala Dinas) setelah melalui proses pemeriksaan Kesehatan ternak dan penyesuaian kepemilikan kartu ternak; 24. Surat Keteranagn Kesehatan Hewan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak yang dilakukan secara tehnis dan ditandangani oleh dokter hewan; 25. Kartu hewan/ternak adalah sebagai bukti sah tanda kepemilikan ternak yang berisakan identitas pemilik dan hewan/ternak tersebut, dengan masa berlaku 2 (Dua) Tahun; 26. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto oleh petugas yang ditunjuk. 27. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu BAB II PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 2 Setiap perusahaan atau masyarakat yang akan melakukan pengiriman keluar,masuk,mutasi dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu lengkapi dengan Surat Izin/Keterangan pengeluaran/pemasukan serta dukomen lainnya yang sah dan benar. BAB III JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN DAN MUTASI Pasal 3 1) Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi dari dan ke Kabupaten Jeneponto adalah Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak Unggas, Kesayangan (Anjing). 2) Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang dan Tanduk. BAB IV PROSEDUR PENGELUARAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 4 1) Perusahaan atau masyarakat mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 2) Petugas/dokter hewan melakukan pemeriksaaan dan pencatatan administrasi kepemilikan hewan/ternak. 3) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk mengeluarkan surat izin/Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau bahan asal ternak berdasar hasil pemeriksan dan adminisratsi kepemilikan hewan/ternak 4) Waktu pemeriksaan adalah pada setiap haridan jam kerja. BAB V PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT KELUAR,MASUK DAN MUTASI Pasal 5 1) Ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dikeluar/masukkan ke Kabupaten Jeneponto dengan memperhatikan: jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak yan disertai dengan dokumen yang sah dan benar dari daerah asal. 2) Ketentuan persyaratanmutasi diterbitkannya Kartu kepemilikan hewan/ternak yang baru terlebih dahulu dilengkapi dengan Kartu kepemilikan hewan/ternak yang lama dan surat keterangan yangdikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau dukomen lain yang sah dan benar dari daerah asal. BAB VI PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Setiap Wajib retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha untuk membawa keluar, masuk mutasi dan atau bahan asal ternak wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak dan Surat keterangan kesehatan Hewan dari daerah asal ternak Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menjamin kondisi ternak yang akan keluar, masuk dan mutasi wilayah Kabupaten Jeneponto serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasaran usaha peternakan. Pasal 8 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : BAB VII LARANGAN Pasal 9 Setiap perusahaan atau masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang: 1. Melakukan pengeluaran, pemasukan dan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi kartu kepemilikan hewan/ternak dan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal; No. Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif (Rp / Ekor) 1. Kartu Hewan Sapi Kerbau Kuda 10.000 10.000 10.000 2. Melakukan pengeluaran ternak betina produktif; 3. Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Jeneponto dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal; BAB VIII PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 10 1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang; 2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. Mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah; d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; 3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, mutasi, serta keluar masuk daerah dan melintasi dalam daerah Kabupaten Jeneponto atas ternak dan atau bahan asal ternak; BAB IX PENANGANAN HASIL TANGKAPAN / SITAAN / BARANG BUKTI Pasal 11 1) Dalam penanganan hasil tangkapan / sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak ( perusahaan atau masyarakat) sementara ditempatkan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto; 2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan / barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas dan pemilik; 3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut; 4) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 12 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13 Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat dikenai sanksi tambahan berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin. BAB XIII PETUGAS LALU LINTAS TERNAK Pasal 14 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Petugas Lalu lintas ternak untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. 2) Wewenang Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini. g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 10 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya No. 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERBUP No. 10 Tahun 2017 ...TANSI PEMERINTAH.pdf

SISTEm akuntabilitas kinerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perlu diterapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; dan Perda Kabupaten Dharmasraya No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan SAKIP; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Bantaeng No 10 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Dokumentasi dan Informasi Hukum|61 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum|62 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272); 25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 288); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016; Dokumentasi dan Informasi Hukum|63 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 ) 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6); 33. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5).
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
NOMOR 10 TAHUN 2017
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.