Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Ketapang
ABSTRAK:
Sehubungan adanya pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pembentukan kembali pengurus dan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang baru, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
9 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sosial, perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup No.48 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.12 Tahun 2016; Perbup No.48 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati No.48 Tahun 2016 .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati No.48 Tahun 2016.
3 halaman, Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
5. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 43).
Mengatur tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, di setiap Kabupaten/Kota diharapkan mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan kimia lingkungan toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnose penyakit, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan wilayah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Nomor 10 Tahun 2016; Perbup Nomor 52 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: 1) susunan organisasi; 2) uraian tugas dan fungsi; 3) tata kerja; 4) kepegawaian; 5) keuangan; 6) perlengkapan kantor dan aset, pada Inspektorat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali susunan keanggotaan forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011;
- Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan susunan keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Minahasa Selatan dan perubahan lokasi sekretariat forum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 486
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan
ABSTRAK:
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
UU NO 9 TAHUN 1967
UU NO 3 TAHUN 2003
UU NO 5 TAHUN 2014
UU NO 23 THAUN 2014
PP NO 18 TAHUN 2016
PERMENDAGRI 80 TAHUN 2015
Peraturan Kepala Perpustakaan RI NO 10 Tahun 2016
PERDA NO 14 TAHUN 2016
PERBUP NO 69 TAHUN 2016
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Peprustakaan merupakkan dinas Tipe B yang melaksanana Urusan Pemerinthana Bidang Perpustakaa dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri atas: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang pengolahan, Bidang Pengembangan, Jabatan Fungsional. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Peprustakaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengetahuan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Kepala dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
