Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah Kabupaten Bireuen;
bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diatur dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menjabarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen No. 5 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Tapin;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin, berisi Tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi; 3. Ketentuan Lain-lain; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 44 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN - sop - perlindungan - desa - kelurahan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai langkah-langkah Kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Satuan Perlindungan Masyarakat sehingga Tugas dan Fungsi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat dan lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.73 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2010; PP No.43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 10 Tahun 2009; Permendagri No. 84 Tahun 2011; Permendagri No. 42 Tahun 2017; Perbub Gorontalo No. 65 Taun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat desa dan kelurahan kabupaten gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang Maksud dan tujuan penyusunan SOP; Ruang lingkup dan jenis pelayanan; Prosedur pelayanan; Sarana dan prasarana pelayanan; Evaluasi dan pelaporan; Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan kota cilegon, maka perlu untuk meninjau kembali peraturan wali kota cilegon nomor 35 tahun 2018 tentang petujuk teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintaha kota cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 20015; PerPres RI No 16 Th 2018.
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturanm Wali Kota Cilegon Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tenkis Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kayong Utara perlu mengatur pembebanan sumber pembiayaannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan; Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Pembiayaan; Pengurus/ Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistyematis Lengkap; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
9 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan Kota Ambon secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan kembali sarana dan prasarana kerja kantor di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengadaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 6 Tahun 2006; PEPRES No. 16 Tahun 2018; KEPRES No. 5 Tahun 1983; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2007; KEPMENDAGRI No. 152 Tahun 2004; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, penataan sarana dan prasarana kerja, standarisasi sarana dan prasarana kerja, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 44 Tahun 2018
PERWALI Kota Depok No. 38 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT KPH Dampelas, UPT KPH Toili Baturube, UPT KPH Dolago Tanggunung, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Sintuwu Maroso, UPT KPH Sivia Patuju, UPT KPH Balantak, UPT KPH Tepe Asa Moroso, UPT KPH Pulau Peling, UPT KPH Tepo Asa Aroa, UPT KPH Banawa Lalundu, UPT KPH Kulawi, UPT KPH Gunung Dako, dan UPT TAHURA Sulteng.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2017
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kab Kolaka Tahun 2018 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pereingkat
Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah
induknya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun
2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-tindang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Dinas Perkebunan dan
Petemakan Kabupaten Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
