Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.578 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 42 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2015.pdf

kepegawaian

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 43

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dan motivasi kerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013; b. bahwa sebagai salah satu upaya dalam melestarikan budaya lokal Surabaya maka perlu menetapkan busana Cak dan Ning Surabaya sebagai salah satu pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga ketentuan mengenai pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4790); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis- Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18); 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 14. Peraturan W alikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E); 15. Peraturan W alikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan W alikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 16); 16. Peraturan W alikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2009 tentang Busana Resmi Duta W isata Cak dan Ning Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 90).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 16), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah ; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah ; 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus; 4. Ketentuan Pasal 8 diubah; 5. Ketentuan Pasal 13 diubah ; 6. Ketentuan Pasal 16 diubah; 7. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16 A; 8. Ketentuan Pasal 27 diubah; 9. Ketentuan Pasal 35 diubah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 40 Tahun 2015

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

peraturan walikota tidore...o 40 tahun 2015a.pdf

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA-URAIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 326

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa uraian tugas jabatan fungsional umum perlu ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, efisien dan efektif; maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009
Peraturan walikota ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. kedudukan; c. maksud dan tujuan; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 5 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
61

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 39 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perjanjian dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Palembang No. 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengubah

Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
Perwali No. 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

Download file:

PERWAKO-39-2015 s.pdf

pelimpahan-wewenang-perizinan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2015/NO.39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perjanjian dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dalam rangka mengoptimalkan dan memperluas kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, maka perlu melimpahkan beberapa jenis perijinan baru yang belum diakomodir oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. Pelimpahan kewenangan beberapa perijinan baru kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif serta efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang perlu diubah kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai jenis perrijinan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
4 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Kota dan Tata Cara Penyusutannya

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Perwali No. 10 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Kota Palembang, Lampiran, sepanjang yang mencantumkan Masalah : 800 (Kepegawaian)

Download file:

Perwako Palembang No 37 Tahun 2015.pdf

jadwal-retensi-arsip-kepegawaian

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2015/NO.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Kota dan Tata Cara Penyusutannya

ABSTRAK:

Dalam rangka mempertahankan NKRI dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jatidiri bangsa serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja organisasi secara efisien dan efektif, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta tercapainya tertib penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai alat bukti otentik dan pertanggungjawaban, perlu dilakukan upaya penyempurnaan jadeal retensi arsip kepegawaian PNS dan pejabat negara pemkot Palembang dan tata cara penyusutannya. Jadwal tersebut perlu diatur dalam perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN No. 8 Tahun 2012 dan No. 15 Tahun 2012; Perwali No. 78 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyusutan arsip kepegawaian, pemusnahan arsip kepegawaian, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2015.
Mencabut Masalah : 800 (Kepegawaian) Perwali No. 10 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Kota Palembang
6 hlm, Lampiran : 5 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Download file:

PERWAL_No__37_Tahun_2015_..._DINAS_KESEHATAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 37 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAKO NO. 37 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2015

Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perwal No 37 Tahun 2015 t... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 36 Tahun 2015

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERWALI NO 36 TAHUN 2015...UGAS JFU BAPPEDA.pdf

badan perencanaan pembangunan daerah-uraian tugas jabatan fungsional umum

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 322

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa uraian tugas jabatan fungsional umum perlu ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, efisien dan efektif; maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang: a. kedudukan; c. maksud dan tujuan; d. uraian tugas; e. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 5 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
34

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota Dan Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 35 TAHUN 2015_opt.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan Walikota No. 35...tah Kota Palopo..pdf

PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAB KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2015/No.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo ;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 9. Instruksi Presiden Repunlik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 5. Walikota adalah Walikota Palopo. 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palopo. 7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. 3 9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota palopo. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. � 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipim.pinnya. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPI'K adalah pejabat yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas. 16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 18. Biaya rill (at coost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perintah Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 21. Surat Tugas adalah dokum.en yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari Instansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 4 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas. 23. Pelaksana SPPD adalah PNS dan/atau Non PNS yang diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran utuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 25. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) adalah bahan bakar mineral cair yang di peroleh dari basil tambang pengeboran sumur-sumur min yak. ("',., 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 � (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah b. Perjalanan Dinas Luar Daerah c. Perjalanan Dinas Luar Negeri (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota b. Pimpinan dan Anggota DPRD c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil d. Pegawai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja e. Anggota kelompok masyarakat dan/ atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 5 BAB Ill PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut: a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisiensi penggunaan belanja daerah. d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan clinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi azas-azas : a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam SKPD dan antar SKPD. b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan; c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas misalnya mengirim berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/ informasi melalui media elektronik, dll. BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAB Pasal 4 (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Palopo. (2) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan untuk kegiatan Peninjauan lapangan (monitoring), pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, penyuluhan dan / atau reses. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari. 6 Pasal 5 Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya diatur dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya. BABV PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Pasal 6 Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; detasering atau penugasan sementara waktu; ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya; melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerintah Kota Palopo. Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi dan / atau biaya bahan bakar minyak (BBM) c. biaya penginapan d. uang representasi e. sewa kendaraan dalam kota; f. biaya angkutan dan pemetian jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. uang harian luar daerah b. uang harian Diklat/Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyelenggara. c. uang harian Diklat/Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya kontribusi ditanggung peserta. 7 c. d. e. r-. f. g. h. (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ke tempat tujuan; b. biaya penggantian bahan bakar minyak c. biaya taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun d. retribusi yang dipungut di terminal bus/Stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai bukti pembelian BBM. (5) Uang penggantian BBM diatur berdasarkan perbandinganjarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuhjarak 7 KM/liter b. Kendaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 KM/liter d. Kendaraan sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter (6) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta pelaksana SPPD yang lebih dari 3 (tiga) Orang apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai untuk sampai ke tempat tujuan. (7) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM. � (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran. (9) Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. 8 (10) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan: a. jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas clikurang 1 (satu) hari. b. biaya penginapan dengan tujuan keluar Provinsi dihitung dari Jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan. (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. (12) Jumlah hari perjalanan dinas untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal mengantar pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari. b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a., sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana perjalanan dinas. (13) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost. (14) Sewa kendaraan sebagaimana climaksud pada ayat (6) dan ayat (13) sudah � termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut: a. Walikota Palopo untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan Kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc. b. Wakil Walikota Palopo dan Ketua DPRD untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc. c. Sekretaris Daerah dan Pimpinan beserta anggota DPRD untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan kapasitas mesin paling tinggi 1.800 cc. d. PNS dan Non PNS untuk Sewa Kendaraan Antar Kota menggunakan kendaraan dengan Kapasitas mesin paling tinggi 1.600 cc (15) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia di luar Kota Palopo. 9 Pasal 8 (1) Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 diatur dengan ketentuan : a. perjalanan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi untuk satu tempat konsultasi, studi banding dan sejenisnya. b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan. c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan; d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; g. Perjalanan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping Paling banyak 2 (Dua) orang; i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I, waktu pelaksanaan paling lama 5 (Lima) hari, dan pelaksanaan SPPD termasuk � pihak keluarga paling banyak 2 (Dua) orang. (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maim pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari terse but. Pasal 9 (1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) cliatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. (2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. 10 (3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didam.pingi oleh Istri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dan cliberikan biaya perjalanan dinas sesuai biaya perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan. (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat clisetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggota PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf. (5) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ lnstansi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat cliberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling ban.yak sam.a dengan Kepala SKPD tempat penugasan. (6) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf. (7) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pada suatu jabatan atau yang clisebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenarnya/defenitif. Pasal 10 Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 ayat (1) cliberikan dengan ketentuan: a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya rill berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga satuannya dan bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas roda empat, penggunaan BBM diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi penggunaan BBM. 11 c. Biaya transportasi untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran. d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya rill sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. f. Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya rill dan diberikan paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Bia ya. g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya rill dan diberikan paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara besama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana climaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/ atau makan minum kegiatan. (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah. (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pemyatan tanggungjawab. 12 Pasal 12 (1) Biaya perjalanan clinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan clinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana. (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan clinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan/ atau uang representasi. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari kepala bandara/perusahaanjasa transportasi lainnya. (3) Dalam haljumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang darijumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi. BABVI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 14 (1) Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. melakukan pengobatan karena penyakit yang diderita Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter; d. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia pada saat melakukan perjalanan dinas; (2) Standar biaya perjalanan dinas keluar negeri mengikuti standar biaya yang diatur oleh Kementerian Keuangan. (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 13 BAB VD PELAKSANA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 15 (1) Perjalanan dinas di luar Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis a tau lisan dari W alikota. (2) Perjalanan dinas di dalam Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis atau lisan dari Sekretaris Daerah. (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD. (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam surat tugas yang diterbitkan oleh: a. Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah. b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Pejabat dan/atau Staf Lingkup Sekretariat Daerah. c. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat atau Staf yang berada di SKPD yang dipimpinnya. d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (5) Dalam hal Pejabat sebagaimana climaksud pada ayat (4) berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka dapat diwakili oleh pejabat yang berada satu tingkat dibawahnya. Pasal 16 (1) Berdasarkan surat tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pelaksana SPPD. (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan standar biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 14 (5) Penyusunan rincian perkiraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPTK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perhitungan perkiraan besaran jumlah biaya perjalanan dinas. Pasal 17 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas Pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) atau pembayaran langsung {LS). (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa. (4) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, Diklat dan sejenisnya; b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya. Pasal 18 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksanan SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK. � (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat Tugas; b. fotokopi SPPD; c. kwitansi/tanda terima uang muka; d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK. Pasal 19 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme GU /TU /LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga. 15 (2) Dalam hal biaya perjalanan clinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka proses pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 20 (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan clinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan clinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU /TU /LS. Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD. (2) Dokumen yang harus dilam.pirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD / Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. c. Surat pemyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/ atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund 16 BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasa122 (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD. b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. c. Tiket pesawat, Boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidangjasa penyewaan kendaraan, jasa hotel penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. e. Laporan hasil perjalanan Dinas. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. � (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Pasal 23 Pelaksana SPPD yang melakukan pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/ atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut. 17 BAB IX PENGENDALIANINTERNAL Pasal 24 Kepala SKPD melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dapat berpedoman pada Standar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Anggaran berjalan. (2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.