Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Kelurahan Tanah Grogot Dengan Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah Grogot Dengan Desa Jone Dan Kelurahan Tanah Grogot Dengan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan
Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang,
Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan
Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis, perlu
menetapkan batas wilayah antara Kelurahan Tanah
Grogot dengan Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah
Grogot dengan Desa Jone dan Kelurahan Tanah Grogot
dengan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten
Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.45 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Batas, Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang sebagai pelaksanaan Pasal 8 Perda No.6 Tahun 2019 tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014
Pencabutan Peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama Dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam
Peraturan Bupati. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara
Desa Langkang Lama dengan Desa Kulipak Kecamatan
Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/069/
DLL-PLT/V/2019 dan Nomor 146.3/078/DKL/V/2019
yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan
Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas
Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik
koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan
batas wilayah desa tersebut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Kulipak
Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru, garis
pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara
Kesepakatan Batas (terlampir) sebagai berikut : Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Langkang Lama
dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua
Desa sepakat dengan tarikan batas sesuai hasil
kesepakatan dan rapat pembahasan tarikan garis batas
wilayah Desa; Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Langkang
Lama dengan Desa Kulipak dimulai dari titik 01 dengan
titik koordinat X=414930 Y=9623199; Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai
Jembatan Kincung sampai dengan pada ke titik 02 dengan
titik koordinat X=414319 Y=9623075; Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai
jembatan kincung sampai dengan pada ke titik 03 dengan
titik koordinat X=413960 Y=9622838 (titik berada pada
Jalan Raya Berangas); dan Dari titik 03 garis batas wilayah mengikuti tarikan batas
Delineasi Tahun 2018 sampai pada titik 04 dengan titik
koordinat X=409799 Y=9623723.
Batas Desa dan koordinat batas tersebut tercantum di peta dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Besaran dana BOP untuk Peserta Didik dan besaran dana untuk tenaga Kependidikan Non PNS UPT Satuan Pendidikan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenpan No 16 Th 2009; Permenkeu No 170/PMK.05/2010; Peremendikbud No 62 Th 2014; Permendikbud No 31 Th 2017; Permendikbud No 15 Th 2018; Permendikbud No 20 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 11 Th 2007; Perwal Kota Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 41 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 115 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 53 Th 2017; Perwal Kota Tangerang No 106 Th 2018.
Peraturan wali Kota Tangerang tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 106 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 44 Tahun 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk meiaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampab Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasarnan Barat Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI NAGARI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGELOLAAN SAMPAH
3. PENGELOLAAN TPA
4. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH NAGARI DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
5. PERAN SERTA MASYARAKAT
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 34 Tahun 2000
UU Nomor 33 Tahun 2004
Penyusunan Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
-
-
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 dan Pasal 354 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta sisa saldo lebih dari anggaran sebelumnya.
UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 25 Tahun 2004; - UU No. 17 Tahun 2007; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 30 Tahun 2014; - PP No. 18 Tahun 2016; - PP No. 12 Tahun 2019; - Perpres No. 2 Tahun 2015; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 86 Tahun 2017; - Permendagri No. 120 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 4 Tahun 2011; - Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2016; - Perda Kota Tomohon No. 10 Tahun 2018; - Perwal Kota Tomohon No. 14 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
5 halaman ( terdiri dari 2 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/77/2019 Tanggal 24 Mei 2019 perihalPersetujuan Jadwal RetensiArsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas fungsi dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; JRA dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Dengan berlakunya PeraturanBupati ini,maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/00339 Tahun 1994 tentangJadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyataka ntidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator Kinerja, tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta untuk memberikan pedoman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan anggaran, program dan kegiatan sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian kinerja, maka perlu disusun standar harga satuan anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, STANDAR SATUAN HARGA OPD, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 44 Tahun 2019
PERBUP Kab. Grobogan No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
PERBUP Kab. Grobogan No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
parkir tepi jalan - tempat khusus parkir - penyelenggaraan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2019/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa penyediaan lokasi parkir pada BLUD merupakan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kegiatan BLUD; bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka pengelolaan tempat parkir pada BLUD perlu diserahkan kembali kepada BLUD yang ersangkutan; bahwa dalam rangka penyerahan kembali pengelolaan tempat parkir kepada BLUS, beberapa ketentuan dalam Perbup Grobogan No 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Perbup Grobogan No 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Grobogan No 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Kepmenhub No KM 66 Tahun 1993; Kemenhub No KM 4 Tahun 1994; Perda Kab grobogan No 2 Tahun 2012; Perda Kab grobogan No 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, ayat (1) Pasal % dan penambahan ayat (3), perubahan pada ayat (1) Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
