Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perubahan atas peraturan upati nomor 2 tahun 2013 tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) pemerintah kabupaten gunung mas
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan penyusunan penetapan indikator
kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai rencana pembangunan
Daerah;
b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ketentuan Lampiran
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu
dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 ;Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2013;
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 243) diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan layanan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan peraturan Bupati N0 11 Tahun 2017 tentang pembentukan layanan pengadaan barang dan jasa secara elextronik pemerintahaan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU Ri No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 1999;UU N0 28 Tahun 1999;UU No 33 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2008;PP No 6 Tahun 2006;PP No 38 Tahun 2007;Perpres 106 Tahun 2007;Perpres No 54 Tahun 2010;Peraturan Kepala Lembanga Kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Layanaan Barang dan Jasa secara Elektronik,Para pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara lain terdiri dari ; pengelola LPSE, PPK , ULP / Panita pengadaan , penyedia Barang / Jasa,Pengunaan fasilitas layanan pengadaan secara Elektronik,Kewajiban dan Larangan,Mekanisme pengadaan Barang/Jasa,pelaksanaan pengadaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentukan batas jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menentukan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 28 Tahun 2007.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; Bab III Pertanggungjawaban Uang Persediaan; Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Landak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati terkait Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Landak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPUU No. 2 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan, Biaya, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PENGALOKASIAN ANGGARAN, PENYALURAN,PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengalokasian Anggaran, Penyaluran, Pertanggung Jawaban, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan program
pendidikan gratis di kabupaten Bulukumba yang telah berakhir
maka perlu dilanjutkan dengan pelayanan dasar pendidikan
sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah
kabupaten Bulukumba sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pelayanan dasar
pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk
peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pengalokasian
anggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, monitoring dan
evaluasi kegiatan pelayanan dasar pendidikan Kabupaten
Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5567) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008
tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (
Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 tanggal 30
Desember Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN
BAB III
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
DANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
NOMOR 11 TAHUN 2017
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penganggaran dan Pengelolaan
Bab IV Penerimaan
Bab V Mekanisme Penyaluran dan Pencairan
Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP no. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006
Tunjangan perumahan yang diberikan adalah sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD Kab. Lingga terhitung 1 Januari 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan pelayanan perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan di wilayah
pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan
Perizinan dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perka BPM No. 14 Tahun 2009; Perka BPM No. 14 Tahun 2015; Perka BPM No. 15 Tahun 2015; Perka BPM No. 16 Tahun 2015; Perka BPM No. 17 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2000; Perda No. 10 Tahun 2000; Perda No. 11 Tahun 2000; Perda No. 12 Tahun 2000; Perda No. 13 Tahun 2000; Perda No. 16 Tahun 2000; Perda No. 7 Tahun 2002; Perda No. 11 Tahun 2002; Perda No. 14 Tahun 2002; Perda No. 5 Tahun 2005; Perda No. 6 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2005; Perda No. 8 Tahun 2005; Perda No. 9 Tahun 2005; Perda No. 10 Tahun 2005; Perda No. 25 Tahun 2006; Perda No. 16 Tahun 2007; Perda No. 18 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2009; Perda No. 10 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2013; Perda No. 3 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Perizinan adalah Perizinan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diatur tentang prosedur pengajuan perizinan, standar dan biaya perizinan, format administrasi perizinan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam pelayanan
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan
dunia usaha di Kabupaten Luwu Timur, perlu
mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan,
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; ·. ·. - .
'b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun
2013 tentang Pendelegasian Kewenangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
9 Tahun 2015; tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan Daerah, sehingga perlu untuk diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19a2 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
,. ... ,
r . ' \.
3.
U
n
dan
g
-
U
n
dang
N
o
m
or 9
Tahun
2
0
06
t
e
ntang
S
i
s
t
em
R
e
si
G
u
dang
(Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
b
lik
I
n
d
o
n
e
s
ia
Tah
un
2
0
06
N
o
m
or
5
9,
Tam
bahan Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
b
lik
I
n
d
o
n
e
s
ia
N
o
m
or
4
6
3
0)
s
e
bagaimana
t
e
lah
d
i
u
bah
d
e
n
gan
U
n
dan
g
-
U
n
dang
N
o
m
or 9
Tahun
2
0
11
t
e
ntang
P
eru
bahan
Atas
U
n
dan
g
-
U
n
dang
N
o
m
or 9
Tahun
2
0
06
t
e
ntang
S
i
s
t
em
R
e
si
G
u
dang
(Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
blik
I
n
d
o
n
e
s
ia
Tah
un
2
0
11
N
o
m
or
7
8,
Tam
bahan Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
blik
I
n
d
o
n
e
s
ia
N
o
m
or
5
2
3
1
);
4.
U
n
dan
g
-
U
n
dang
N
o
m
or
26
Tahun
2
0
07
t
e
ntang
P
e
n
ataan
Ruang (Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
b
l
ik
I
n
d
o
n
e
s
ia
Tah
un
2
0
07
N
o
m
or
6
8,
Tam
bahan Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
b
lik
I
n
d
o
n
e
s
i
a· N
o
m
or 4
7
2
5
);
· 5.
U
n
dan
g
-
U
n
dang
N
o
m
or
40
Tahun
2
9
07
t
e
ntang
P
e
r
s
e
r
oan
T
e
rb
atas (Le
m
baran
N
e
gara
R
e
p
u
blik
I
n
d
o
n
e
s
ia
Tah
un
2
0
07
N
o
m
or
�
0
6,
Tam
bahan
N
e
gara
R
e
p
u
b
l
ik
I
n
d
o
n
e
s
ia
N
o
m
or
4
7
5
6
);
6.
U
n
dan
g
-
U
n
dang
N
BAB I
KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
NOMOR 11 TAHUN 2017
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
