Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.569 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Proyek Daerah Pengaliran Cimanuk
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Keppres No 61 Tahun 1964.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1962
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Penetapan Berlakunya Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Perubahan Masa Larangan Termaksud pada Pasal 2 Ordonansi Tersebut
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
Keppres No 167 Tahun 1962.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pencabutan Hak Erfpacht Untuk Pertanian Besar Atas Tanah yang dikenal dengan Nama Persilerfpacht Pasilian
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
Keppres No. 054 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 218 Tahun 1952
Pengesahan Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Perhitungan Ternak Besar, Ternak Kecil Dan Ternak Unggas
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
Keppres No. 218 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 202 Tahun 1952
Pengesahan Perda Tentang Perhitungan Ternak Dalam Propinsi Jawa Tengah
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
Keppres No. 202 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1951
Tugas Belajar Mengenai Ilmu Pertanian Pegawai Kementerian Pertanian dan Dewan Kehewanan ke Amerika Serikat
Abstrak
Pendidikan Pangan, Pertanian dan Peternakan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
Kepres No.46 Tahun 1951.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
Inpres Nomor 1 Tahun 2018.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Abstrak
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. INPRES No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Download file:
Inpres Nomor 5 Tahun 2015.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Mencabut
  1. INPRES No. 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
  2. INPRES No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
Download file:
Inpres No 3 2012.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. INPRES No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Download file:
Inpres_no_8_2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan