Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.001 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERPRES NO 6 TH 2007.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 1 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Download file:

PERPRES NO 1 TH 2007.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mencabut

KEPPRES No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Download file:

PERPRES NO 68 TH 2005.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Download file:

PERPRES NO 61 TH 2005.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 1 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1962 (Disempurnakan) Masing-Masing Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata-Tertib) Aparatur Pemerintahan Pada Tingkat Tertinggi

Mencabut

PP No. 61 Tahun 1951 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri

Download file:

Perpres No.5 Tahun 1962.pdf

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Keppres Nomor 5 Tahun 2025.pdf

Program Penyusunan - Peraturan Presiden

2025

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 5, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Pnesiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keppres ini.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025.
Lampiran file: 30 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 3 dan lampiran hlm 4 s.d. 30)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Keppres Nomor 4 Tahun 2025.pdf

Program Penyusunan - Peraturan Pemerintah

2025

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 4, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pnesiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keppres ini.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025.
Lampiran file: 18 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 3 dan lampiran hlm 4 s.d. 18)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Keppres Nomor 33 Tahun 2024.pdf

Hari Pemungutan Suara - Pemilihan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Walikota dan Wakil Walikota - Hari Libur Nasional

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 33, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional

ABSTRAK:

Penetapan hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waliliota Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 2015.
Keppres ini menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2024.
Lampiran file: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf

Penugasan - Wakil Presiden - Tugas - Presiden

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 31, jdih.setneg.go.id: 2 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ABSTRAK:

Sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja Presiden ke Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris pada tanggal 8 sampai dengan 23 November 2024, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2014.
Keputusan Presiden ini mengatur mengenai Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris pada tanggal 8 sampai dengan 23 November 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024.
Lampiran file: 2 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Program Penyusunan - Peraturan Presiden

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 4, jdih.setneg.go.id : 22 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Lampiran file: 22 hlm.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2007.