Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1971

Menemukan 160 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
  2. PP No. 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1971
PEMBERHENTIAN SEBAGIAN MENTERI KABINET PERJUANGAN
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1971
Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 60 Tahun 1954 tentang Mengubah PP No.42 Th.1954 (LN 1954 No.73) tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras"
  2. PP No. 42 Tahun 1954 tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1971
Penjelesaian Pembajaran Kembali Bantuan-Bantuan Luar Negeri
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Indah Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 66 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indah Karya"
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1971
Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1971
Pemberian Uang Djasa Sebagai Pesangon Kepada Anggota D.P.R. -G, R. jang Berhenti Sebagai Anggota karena Masa Djabatannja Berachir

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 102 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways"
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
Mencabut :
  1. PP No. 216 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1971
Penggunaan Kembali Nama dan Sebutan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Nama dan Sebutan Resmi Angkatan Perang Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan