Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.331 peraturan dalam 0,024 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2012

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1981

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973

APBN

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2013

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2013 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Kemnaker No. 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah- dan -Menambah- Undang_undang- Penempatan- Bagian I- dari -Anggaran-Republik-Indonesia -Untuk- Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1957 No. 24, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-BAB I (Pengeluaran)19531.1.Presiden dan Wakil Presiden, ditambahdengan ..............................Rp.1.774.200,-1.2.Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteridan Menteri-menteri Negara, ditambahdengan ...............................Rp.1.021.200,-1.3.Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, ditambah dengan ...........Rp.30.950,-1.6.Biro Perantjang Negara, ditambah denganRp.101.000,-1.10.Kepolisian Negara ditambah dengan .....Rp.4.500.000,-1.11.Biro Rekonstruksi Nasional, ditambahdengan ................................Rp.15.246.600,-1.13.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ................................Rp.15.021.100

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
-
3

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1989

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1989.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 04 Tahun 2009

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati

APBD APBN

Abstrak

TUGAS-POKOK-FUNGSI-DAN-URAIAN-TUGAS-JABATAN-STRUKTURAL-STAF-AHLI-BUPATI

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2009/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati

ABSTRAK:

Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Maka Dipandang Perlu Menetapkan Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati;
UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1980; PP No.97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.04 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Keudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2009.
9 hlm

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1991

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1991.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1983

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1983.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2016

Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Inpres Nomor 4 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.