Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1998

Menemukan 476 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 174 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemanfaatan Kapal Ikan Asin Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_174 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 173 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Mengubah
  1. KEPPRES No. 75 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995
  2. KEPPRES No. 54 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994
  3. KEPPRES No. 27 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  4. KEPPRES No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_173 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1998
Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia
Abstrak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 2000 tentang Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_171 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 170 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_170 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora Dan Viqueque
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_169 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 168 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka Dan Kendari
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_168 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_167 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_166 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_165 TH 1998.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan