Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai
ABSTRAK:
Sehubungan adanya perubahan visi dan misi rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu merubah Perbup No. 29 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai.
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2008; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2012.
Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 29 Tahun 2011.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memberikan uang persediaan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017, agar dapat terwujud pelaksanaan Anggaran yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 dimaksud dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 22); 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 56).
Perubahan besaran Pemberian Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2017
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
Perbup No 19 Tahun 2015
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PERJALANAN DINAS - KESEHATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Satuan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber
dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Bantuan
Operasional Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya
perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah
Laut. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, secara
bertahap, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan
dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran
dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan
nyata (at cost). Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Satuan Besaran
Biaya Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33
/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016.
Peraturan
Bupati Tanah Laut ini mengatur tentang Ketentuan Satuan Besaran
Biaya Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Jenis Dan Biaya Perjalanan Dinas
Bantuan Operasional Kesehatan; Surat Perintah Tugas (SPT)
Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Bantuan Operasional Kesehatan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Kapus
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga dan memelihara keindahan tata ruang wilayah, keselamatan umum, dan meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan izin reklame.
bahwa sebagai pelaksanaan penyelenggaraan izin reklame di wilayah Kabupaten Kapuas, perlu adanya pengaturan petunjuk pelaksanaan reklame yang memuat jenis, tata cara dan persyaratan izin reklame.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS REKLAME;
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME;
BAB IV
PENCABUTAN IZIN REKLAME;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
