PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.244 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 51 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 51 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 50 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Palembang No. 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
Mencabut
  1. Bab II Bagian Kesembilan Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 49 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
  2. PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Palembang No. 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
Mencabut
  1. Bab II Bagian Keenam Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Arsip Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Tasikmalaya No. 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Palembang No. 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang
Mencabut
  1. Bab II Bagian Pertama Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan