PERBUP Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo
Mencabut :
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
jasa pelayanan pada rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2021/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit perlu pedoman pengelolaan keuangan BLUD berupa sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2015; Keputusan Mendagri No. 1 Tahun 2002; Keputusan Menkes No. 582/MENKES/SK/VI/Tahun 1997; Keputusan Menkes No. 582/MENKES/VI/Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020; Keputusan Bupati Boalemo No. 186a Tahun 2011; Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral No. 02 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tantang Peraturan Bupati Boalemo Tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang persyaratan, tim pembagi dan penetapan, sumber pendapatan, pokok-pokok pembagian jasa, penerima jasa layanan, presentase pembagian remunerasi, penilaian indeks poin, pengolahan data, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Khusus dan Standar Biaya Pengadaan Barang Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); b. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif dalam rangka menetapkan standar biaya terkait penggunaan dana penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Khusus dan Standar Biaya Pengadaan Barang dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014l PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020.
Penetapan Standar Biaya Masukan Khusus dan Standar Biaya Pengadaan Barang Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah omor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Prinsip, Etika dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; Pengawasan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Bersama; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 terutama berkaitan dengan besaran biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan harga pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat kesesuaian dan keseragaman, perlu disusun standardisasi dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah, pedoman pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang, patokan harga satuan, kondisi yang merubah pergub ini, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2012.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2020
PENETAPAN STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA TUAL
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD. No. 2021/398, LL Kota Tual : 6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Pemerintah Kota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tual nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, standar barang dan standar kebutuhan BMD, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Lamp 334
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem e-Procurement di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik
dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi,
persaingan schal, dan akuntabilitas dala.'ll pclaksanaan pengadaan
barang/jasa pcmerintah perlu dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai; bahwa unluk kelancaran pelaksanaan pcngadaan barang jasa pemerintah dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu dilaksanakan Implementasi Sistem e-Procurement di lingungan Pcmerintah Kabuparen Tabalong bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undag Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Implementasi Sistem e-Procurement di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Etike E-Procurement; Para Pihak Dalam Pelaksanaan E-Procurement; Tata Cara Pelaksanaan E-Procurement; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
7 Halaman
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari apbd kabupaten gorontalo ta 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menertibkan administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 serta pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2017 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintaha Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab Malang Tahun 2015 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
