PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.830 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia
Mencabut
  1. Permen KKP No. 1/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp.)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung
Mencabut sebagian
  1. Permen KKP No. 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
    Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Bitung dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 8/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan
  2. Permen KKP No. 42/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mencabut
  1. Permen KKP No. 52/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan