Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Tahun 2022 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 98 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA SIMPUR KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dsan Penegasan Batas Desa Kelurahan Dermayu Kecamtan Air Periukan Kabupaten SEluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Darmayu secara pasti di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 13 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 98 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Tahun 2023 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes
ABSTRAK:
bahwa hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy telah diatur dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes; bahwa perlu dilakukan pengaturan mengenai penatausahaan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga perlu dilakukan penyesuai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 ten tang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; PP No. 18 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No.18 Tahun 2019; Perda No. 32 Tahun 2001; Perda No. 1 Tahun 2015; Perbup No. 247 Tahun 2022; Perbup No. 38 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kanekes. Pemerintahan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada Desa dalam Wilayah Kabupaten Cilacap yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan kesejahteraan untuk
meningkatkan kenaikan taraf hidup masyarakat sesuai
Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa salah satu
tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan
umum untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan ekonomi
lahir dan batin bagi masyarakat; bahwa sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat dalam wilayah Kabupaten Cilacap khususnya pada
Desa, maka perlu adanya Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka
Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada
Desa di Wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan
Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020,
Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020,
dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021,
mengamanatkan bahwa salah satu penggunaan Dana Insentif
Daerah (DID) adalah untuk pemberian perlindungan sosial
melalui bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Sosial Tunai Bagi Masyarakat Miskin/Rentan Pada Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BST, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 98 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Dibangun Melalui Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa di daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Prasarana Dasar Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang: Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 dicabut
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 98 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2020 dan Permendes, PDTT RI No. 7 Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No. 75 perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PerPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 78 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2020; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Cilacap No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020, adalah : Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 17 diubah.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 663
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
a. untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dsa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah di kawasan Perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 25 Tahun 2004
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 15 Tahun 2010
7. PP No. 43 Tahun 2014
8. PP No. 60 Tahun 2014
9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015
10. Pemendagri No. 51 Tahun 2007
11. Pemendagri No. 80 Tahun 2015
12. Menteri Desa No. 5 Tahun 2016
13. Perda Kabupaten Kaur No. 4 Tahun 2012
14. Perda Kabupaten Kaur No. 06 Tahun 2016
15. Perda Kabupaten Kaur No. 13 Tahun 2016
1. Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan pedesaan.
2. Rencana pembangunan kawasan pedesaan merupakan rencana pembangunan jagka menengah yang berlaku selama 5 tahun yang didalamnya memuat program pembangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 98 Tahun 2020
PETA PENETAPAN BATAS DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).
PETA PENETAPAN BATAS DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang terdiri atas 7 Pasal dari V Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar, Bab IV Ketentuan Lain-lain, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat