Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Fisik
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah, perlu ada analisa standar belanja
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja
Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur Analisa Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang merupakan
pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyusun Rencana Anggaran Biaya dalam kegiatan atau pekerjaan di bidang pekerjaan umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan adanya kenaikan harga satuan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 600/2396/DPUPR tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Kegiatan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Permen PUPR No.21/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 63 Tahun 2020
STANDAR BELANJA BANGUNAN FISIK PEMERINTAH - analisis
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2020/ No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Bangunan Fisik
Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Bangunan Fisik
Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/FMK.05/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang muatan ASB, penerapan ASB, pengendalian dan pengawasan ASB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
412 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan antara Pengembang ke Pemerintah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas
penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta
mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan. Lebih lanjut, untuk memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta
memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan; Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Wewenang; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
11 Hlmn; Lampiran 6 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 61 Tahun 2020
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 51 ayat
(5} Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dan Standar Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Perkada;
b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun
Anggaran 2021 perlu membuat Harga Satuan Pokok Kegiatan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2016 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2014 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2021, DISERTAI LAMPIRAN HARGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2020
PBB perdesaan dan perkotaan - TATA CARA PEMUNGUTAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2020/ No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan sistem dan kebijakan
dalam pemberian pengurangan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan
Bupati Nomor 43 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 39 tentang pengurangan secara massal oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2013 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2020
ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat ( 5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1),
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Analisis Standar Belanja Fisik (ASB) Konstruksi Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2021;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021, TERKAIT JUGA KOMPONEN ASB, JENIS ASB, DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
dianggarakan sesuai dengan kebutuhan rii1 dengan ketentuan besaran total belanja
dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh
TAPD
60
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 58 Tahun 2020
PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2020/No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, maka diperlukan peraturan pelaksanaan
sebagai tindak lanjut peraturan daerah dimaksud;
Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,
perlu diatur Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf
b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tetang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Eletronik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor :
56/M/DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M/DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia
Nomor 08 tahun 2020 tentang pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara eletronik dibidang
perdagangan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng, Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 125).
PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraruran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT /M/2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung terkait tujuan, pengaturan umum, Kewenangan penerbitan SLF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undany Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintnh Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintnh Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016
Ketetuan Umum; Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
5 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
